Jakarta, FORTUNE - Media sosial sempat ramai membicarakan terkait skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan pinjaman online (Pinjol) yang ditawarkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerjasama dengan pinjol Danacita.
Fenomena itu sempat disinggung oleh Calon Presiden (Capres) nomor 01 Anies Baswedan yang ditujukan untuk Capres nomor 03 Ganjar Pranowo dalam acara Debat Calon Presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam (4/2). Keduanya pun membeberkan solusi yang ditawarkan untuk membenahi dunia pendidikan ini.
Ganjar gencarkan program 1 keluarga 1 sarjana
Menjawab pertanyaan itu, Ganjar Pranowo mengaku bakal menghentikan sistem liberasi yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengimbau kepada para perguruan tinggi untuk memahami karakteristik mahasiswa yang mampu dan tidak secara ekonomi.
“Yang kurang mampu musti mendapatkan intervensi dari pemerintah, dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi adalah dia harus bisa menunjukan bahwa UKT dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka,” kata Ganjar.
Untuk itu, dalam mengatasi masalah yang terjadi di dunia pendidikan ini, Ganjar-Mahfud memiliki program 1 keluarga miskin 1 sarjana. Program serupa, ungkap Ganjar juga telah dilaksanakan di Jawa Tengah.
Anies: negara harus ambil alih pembayaran UKT
Sembari menanggapi pernyataan Ganjar, Anies menilai negara harus menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi mahasiswa yang kurang mampu dalam pembayaran UKT. Mantan Menteri Pendidikan ini ingin negara mengambil alih pembiayaan bagi mahasiswa yang tidak mampu.
"Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya: Satu orang tua; satu negara," kata Anies.
Pria yang sempat menjabat Gubernur DKI Jakarta ini juga menilai bahwa para mahasiswa merupakan potensi pertumbuhan ekonomi ke depan setelah mendapatkan pekerjaan. “Ketika mahasiswa lulus dan bekerja, mereka akan membayar pajak untuk negara," pungkas Anies.
