Jakarta, FORTUNE— Pemerintah mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp319 triliun hingga September 2026.
Angka tersebut setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kementerian Keuangan menilai realisasi ini masih terukur dan berada di bawah target defisit tahunan yang dipatok Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.
Pelebaran defisit terjadi akibat posisi belanja negara yang melampaui penerimaan. Sampai akhir September 2026, realisasi pendapatan negara Rp2.341,5 triliun. Capaian ini memenuhi 74,2 persen dari target Rp3.153,6 triliun, atau tumbuh 25,5 persen secara tahunan (year-on-year).
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari total pagu Rp3.842,7 triliun. Penyerapan belanja ini meningkat 19 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.
Penerimaan perpajakan mendominasi pendapatan negara dengan kontribusi Rp1.847,7 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp492,3 triliun, sedangkan penerimaan hibah Rp1,5 triliun.
Sementara itu, pos belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.061,3 triliun. Sisanya dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp599,2 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan posisi anggaran masih sejalan dengan pola pelaksanaan tahunan, meski defisit menanjak dari posisi Agustus 2026 yang tercatat 0,9 persen dari PDB.
“Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 secara virtual, Jumat (9/10).
Pemerintah memproyeksikan defisit akan bergerak naik hingga mencapai sekitar 2,8 persen pada akhir tahun.
“Nanti kita akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8 persen. Ini adalah perjalanan APBN,” ujarnya.
Secara tahunan, defisit hingga September 2026 menunjukkan perbaikan. Posisi Rp319 triliun ini lebih rendah 14,13 persen dibandingkan dengan defisit September 2025 yang mencapai Rp371,5 triliun.
Di tengah defisit anggaran, pemerintah membukukan kinerja positif pada keseimbangan primer sebesar Rp125,5 triliun. Kondisi ini berbalik dari desain awal APBN 2026 yang mematok defisit keseimbangan primer Rp89,7 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan surplus keseimbangan primer membuktikan penerimaan negara sanggup menutup belanja di luar pembayaran bunga utang.
Total APBN tetap defisit karena penerimaan belum mencukupi total belanja yang telah mencakup pembayaran kewajiban bunga utang.
Suminto menambahkan, posisi keseimbangan primer akan tetap positif selama defisit APBN berada di bawah ambang batas tertentu.
“Sepanjang defisit APBN kita itu masih di bawah 2,26, keseimbangan primer kita masih positif. Tapi begitu APBN-nya itu defisitnya sudah di atas 2,26, keseimbangan primernya akan menjadi negatif,” katanya.