Suahasil Bantah Pemotongan Anggaran MBG, Klaim Hanya Ada Penyesuaian

Suahasil Nazara membantah adanya pemotongan anggaran MBG dan menyebut penyesuaian kebutuhan sebagai bagian dari efisiensi setelah perbaikan tata kelola.
BGN memperketat pemberian MBG pada hari sekolah, memverifikasi dapur SPPG, serta mengevaluasi petugas.
Realisasi belanja MBG mencapai Rp173,21 triliun hingga Oktober 2026, sementara BGN mencatat efisiensi dan pengembalian dana ke kas negara.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, penyesuaian kebutuhan anggaran program tersebut merupakan bagian dari efisiensi setelah pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan.
"Jadi bukan ada potong-potong anggaran, nggak ada. Tapi dia menyesuaikan saja, karena dengan kata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien.," kata Suahasil dalam Financial Forum, dilansir secara daring, Kamis (19/11).
Suahasil menyampaikan, terdapat sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Beberapa perbaikan yang dilakukan adalah pemberian MBG yang diperketat hanya pada hari sekolah, pemberlakuan verifikasi dan validasi atas dapur SPPG, hingga evaluasi petugas.
"Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan kontinus, dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja," ujarnya.
Sebagai informasi, Kemenkeu mencatat realisasi belanja MBG mencapai Rp173,21 triliun hingga Oktober 2026, dan telah menjangkau 58,2 juta penerima melalui 27.485 dapur MBG.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional mencatat total efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun. Kemenkeu mentapkan pagu bagi program MBG tahun ini sebesar Rp268 triliun.
Namun, setelah BGN melakukan evaluasi, program MBG dinilai hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp229 triliun. Terdapat sejumlah langkah penghematan anggaran, mulai dari penyesuaian alokasi anggaran, efisiensi insentif yayasan, hingga penghematan biaya operasional dapur.
Selain itu, BGN juga menerbitkan kebijakan pada 5 Oktober lalu untuk menyesuaikan besaran insentif tersebut yang semula Rp6 juta perhari menjadi Rp2000 per ompreng. MBG juga membatasi batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Di luar efisiensi anggaran tersebut, BGN juga melakukan pengembalian dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri atas Rp311,25 miliar dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah atau fiktif, serta Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).






















