ESDM: Perpres PLTS 100 GWp Masuk Tahap Finalisasi

Kementerian ESDM memfinalisasi Rancangan Perpres PLTS 100 GWp setelah harmonisasi lintas kementerian dan lembaga, dengan target aturan segera diterbitkan.
Perpres khusus PLTS disiapkan untuk mempercepat pemanfaatan energi surya, yang potensinya besar tetapi baru dimanfaatkan 1,5 GW; pengaturannya akan dikeluarkan dari revisi Perpres 112/2022.
RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan 42,5 GW energi terbarukan dan 10,2 GW penyimpanan, membutuhkan Rp1.682,4 triliun serta berpotensi menciptakan 760.000 pekerjaan hijau.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) telah memasuki tahap finalisasi.
Pemerintah tengah mematangkan substansi aturan tersebut bersama sejumlah kementerian dan lembaga sebelum diterbitkan.
Koordinator Pengawasan Usaha Energi Baru Terbarukan (EBT) Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Erick Ta'dung, mengatakan proses harmonisasi rancangan beleid tersebut telah dilakukan bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Saat ini pembahasan berfokus pada penyelesaian substansi yang menjadi kewenangan masing-masing instansi.
“Rancangan Peraturan Presiden tentang PLTS 100 GWp sudah kami lakukan harmonisasi bersama seluruh kementerian dan lembaga. Saat ini sedang tahap finalisasi, mendiskusikan substansi yang diatur dari masing-masing kementerian dan lembaga, dan diharapkan ini bisa segera diterbitkan,” kata Erick dalam acara Indonesia Solar Energy Outlook 2027 di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Erick, regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah mempercepat pemanfaatan energi surya di dalam negeri.
Pasalnya, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, tetapi kapasitas yang telah dimanfaatkan masih relatif rendah.
“Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Untuk energi surya potensinya sangat besar, sementara yang sudah termanfaatkan baru 1,5 gigawatt,” ujarnya.
Sejalan dengan penyusunan Perpres PLTS 100 GWp, pemerintah juga tengah merevisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Dalam revisi tersebut, pengaturan mengenai tenaga surya nantinya akan dikeluarkan karena akan diatur secara khusus melalui Perpres PLTS 100 GWp.
Erick mengatakan sejumlah kebijakan lain telah diterbitkan untuk memperkuat kerangka regulasi transisi energi. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan, serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dalam RUPTL tersebut, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 42,5 GW selama periode 2025–2034.
Selain itu, terdapat rencana penambahan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10,2 GW.
Pengembangan pembangkit dan penyimpanan energi tersebut membutuhkan investasi Rp1.682,4 triliun.
Pemerintah memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan sekitar 760.000 lapangan kerja hijau serta menurunkan emisi 129,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2).
Sementara itu, dalam perencanaan jangka panjang melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), kapasitas pembangkit listrik nasional ditargetkan mencapai 443 GW pada 2060.
Dari total tersebut, sekitar 42 persen merupakan pembangkit variable renewable energy (VRE), yang dilengkapi penyimpanan energi atau baterai sebesar 34 GW.
Adapun 58 persen sisanya berasal dari pembangkit non-VRE atau dispatchable.
Khusus untuk energi surya, kapasitas yang direncanakan mencapai 109 GW pada 2060. Pengembangannya juga akan didukung pembangunan jaringan supergrid demi meningkatkan integrasi dan penetrasi energi terbarukan ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Erick menilai pengembangan energi terbarukan tidak hanya menjadi bagian dari agenda transisi energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, kepastian regulasi diharapkan dapat memperkuat iklim investasi sekaligus mendorong percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan di Indonesia.





















