Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Install

Sekali Lagi, Industri Pupuk Minta Kepastian Gas

4 min read
Sekali Lagi, Industri Pupuk Minta Kepastian Gas
ilustrasi penyaluran pupuk bersubsidi (dok. Pupuk Indonesia)
  • APPI mendesak RUU Migas menjamin alokasi, infrastruktur, akses, serta regulasi gas bagi industri pupuk, karena gas menjadi bahan baku utama produksi amonia dan pupuk nitrogen.
  • Gangguan pasokan atau kenaikan harga gas menekan efisiensi dan utilisasi pabrik; APPI mencatat kenaikan US$1 per MMBTU dapat menambah biaya produksi hampir Rp4,5 triliun.
  • Pemerintah, Kemenperin, dan INDEF menilai RUU Migas perlu memprioritaskan kebutuhan domestik, memperkuat distribusi, serta memberi kepastian jangka panjang untuk industri pupuk dan rantai pertanian.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE – Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mendorong pemerintah dan DPR memperkuat kepastian alokasi gas bumi bagi industri pupuk melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Kepastian pasokan dinilai penting demi menjaga efisiensi produksi, daya saing industri, hingga keberlanjutan investasi pada sektor pupuk.

Ketua Harian APPI, Nugroho Christijanto, mengatakan kepastian pasokan gas tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan harga kompetitif. Industri juga membutuhkan kejelasan alokasi, infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi dan kelembagaan agar gas dapat tersalurkan hingga ke pabrik.

“Tidak ada artinya harga kita dapat yang baik tapi kita tidak mendapat alokasi. Tapi di saat yang bersamaan kita punya alokasi, tapi infrastrukturnya tidak tersedia, bagaimana membawa gas itu sampai ke titik serah, sampai ada di mulut pabrik,” ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurutnya, gas bumi memiliki posisi strategis dalam industri pupuk karena berfungsi sebagai bahan baku (feedstock) dalam produksi amonia.

Senyawa tersebut selanjutnya diolah menjadi pupuk nitrogen, termasuk urea, serta menjadi komponen dalam produksi pupuk majemuk.

Nugroho mengingatkan gangguan pasokan gas dapat langsung menekan efisiensi dan utilisasi pabrik pupuk. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk di pasar.

“Kalau pasokan gas tidak terpenuhi sesuai alokasi, tekanan pertama yang dirasakan industri pupuk adalah efisiensi. Ketika efisiensi tertekan, daya saing produk juga terdampak,” katanya.

Selain persoalan volume pasokan, harga gas juga menjadi komponen penting dalam struktur biaya produksi. Nugroho mengungkapkan, berdasarkan studi APPI, kenaikan harga gas US$1 per million British thermal unit (MMBTU) dapat menambah biaya produksi industri pupuk hampir Rp4,5 triliun.

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi merambat ke sektor pertanian. Kenaikan biaya produksi dapat berpengaruh pada harga pupuk, sehingga kemampuan petani memenuhi kebutuhan sarana produksi ikut terdampak.

“Kenaikan harga pupuk berpotensi membuat petani kesulitan membeli. Memang ada skema subsidi, tetapi produsen pupuk setiap tahun masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah terkait subsidi tersebut,” ujar Nugroho.

APPI mendorong reformasi tata kelola migas melalui RUU Migas tidak hanya mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan gas domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), tetapi juga memastikan efektivitas penyalurannya.

Menurut Nugroho, penetapan persentase DMO perlu diselaraskan dengan neraca gas nasional, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur.

“Jangan sampai kita punya sumber gas yang cukup dan ada kewajiban DMO, tetapi gasnya tidak bisa sampai ke industri karena sumbernya berada di daerah terpencil dan infrastrukturnya belum tersedia,” katanya.

Dia menilai kepastian tata kelola gas akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan produsen pupuk merencanakan investasi dan menjaga keberlanjutan produksi. Dengan adanya jaminan pasokan jangka panjang, perusahaan dapat menyusun rencana pengembangan kapasitas dan kebutuhan operasional secara lebih terukur.

  1. Posisi industri yang setara

    Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo, mengatakan pemerintah terus mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berpihak kepada industri.

    Kemenperin juga mengusulkan sektor-sektor industri penerima gas memperoleh posisi prioritas setara, sehingga tidak ada industri yang selalu berada di urutan belakang ketika terjadi keterbatasan pasokan.

    “Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi,” kata Bimo.

    Dia menambahkan, pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk mengutamakan kebutuhan domestik sebelum dialokasikan untuk ekspor.

    Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut masih menghadapi tantangan infrastruktur, terutama karena produksi gas di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, mengalami penurunan.

    Akibatnya, pasokan dari wilayah yang lebih jauh membutuhkan dukungan fasilitas transportasi dan jaringan distribusi yang memadai.

    Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai RUU Migas dapat menjadi momentum memberikan kepastian pasokan gas bagi industri dalam negeri.

    Menurutnya, gas bumi kini bukan sekadar komoditas energi, melainkan salah satu faktor penentu daya saing industri nasional.

    “RUU Migas ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Heri.

    Dia menilai RUU Migas perlu mengatur prinsip dan mandat tata kelola secara jelas, sedangkan aspek teknis seperti alokasi, kontrak, harga, dan mekanisme penyaluran dapat diperkuat melalui aturan turunan.

    Khusus industri pupuk, kebutuhan gas juga perlu diperhitungkan dalam proyeksi pasokan jangka menengah dan panjang dengan mempertimbangkan kontrak gas, jadwal pemeliharaan pabrik, rencana produksi, serta kebutuhan pupuk nasional.

    Menurut Heri, ketidakpastian pasokan maupun kenaikan harga gas dapat menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, hingga mengerek harga produk.

    Dengan demikian, kepastian gas bagi industri pupuk tidak hanya menyangkut keberlangsungan bisnis produsen, tetapi juga berkaitan dengan rantai pasok pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Related Articles

See More