Bahlil Sebut Prabowo Setujui Campuran 10% Etanol pada BBM
- Presiden Prabowo menyetujui campuran 10% etanol pada BBM untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendorong bahan bakar bersih.
- Konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
- Kebijakan pencampuran solar dengan biodesel berbasis minyak sawit (CPO) sebesar 40 persen (B40) sudah berjalan sejak Januari 2025, dengan target lanjutan menjadi 50 persen (B50).
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui rencana mandatori pencampuran 10 persen etanol pada bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam diskusi terbuka dengan mahasiswa dan aktivis muda sektor energi.
Bahlil menjelaskan mandatori pencampuran 10 persen etanol bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong pengguna bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Ia pun menerangkan, konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Dengan demikian ada selisih 1 juta barel, dan itu yang diimpor setiap hari.
"Kalau bensin ini 60 persen konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pencampuran solar dengan biodesel berbasis minyak sawit (CPO) sebesar 40 persen (B40), yang mana langkah ini sudah berjalan sejak Januari 2025.
Bahkan B40 ini memiliki target peningkatan campuran biodesel pada solar menjadi 50 persen (B50).
"Jadi kita campur antara solar murni dengan CPO dengan methanol jadi FAME itu dicampur. Tujuannya apa? Agar CPO dalam negeri bisa dikonversi untuk jadi solar," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (7/10).
Terkait anggaran, pemerintah menegaskan akan meminimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagian besar pendanaan diharapkan datang dari kolaborasi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan pihak swasta, sehingga tekanan pada APBN dapat dikurangi.
"Jadi yang pertama, kita mengerjakan ini tidak memakai dana APBN, sedikit sekali. Sedikit sekali. Kita akan pakai kolaborasi dengan swasta," ujarnya.
