Bahlil Targetkan Nilai Hilirisasi Tembus US$618 Miliar pada 2040
- Pemerintah menargetkan nilai hilirisasi nasional mencapai US$618 miliar pada 2040 melalui pengolahan komoditas mineral, energi, kehutanan, perikanan, dan pertanian di dalam negeri.
- Bahlil menyoroti ekspor nikel yang naik dari sekitar US$3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi US$34 miliar pada 2023, melampaui US$40 miliar pada 2025.
- Pengembangan industri juga diarahkan pada energi bersih, termasuk biodiesel B50, untuk memenuhi tren global terhadap produk beremisi rendah dan berlabel green industry.
Tangerang, FORTUNE — Pemerintah mematok target nilai hilirisasi nasional mencapai US$618 miliar pada 2040 dengan memperluas pengolahan bahan baku ke seluruh sektor unggulan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan ini mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian guna menghentikan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (14/10). Ia menekankan pentingnya pengembangan ekosistem industri dari hulu hingga hilir demi meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor di pasar global.
“Hilirisasi ini sesungguhnya dilakukan dari semua sektor,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemrosesan sumber daya alam di dalam negeri merupakan wujud pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengoptimalkan kemakmuran rakyat serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Keberhasilan program pengolahan di dalam negeri ditunjukkan oleh rekam jejak komoditas nikel. Nilai ekspor nikel Indonesia yang berkisar US$3,3 miliar pada periode 2017–2018 melonjak signifikan menjadi US$34 miliar pada 2023 setelah pemerintah melarang ekspor bijih mentah.
Realisasi tersebut berlanjut melampaui US$40 miliar pada 2025, dan ditargetkan menyentuh sedikitnya US$45 miliar pada 2026.
“Ini baru satu komoditas,” kata Bahlil.
Meskipun kebijakan penghentian ekspor bijih nikel sempat memicu sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pemerintah memilih tetap konsisten memperluas pola industrialisasi serupa ke komoditas non-mineral.
Selain peningkatan nilai ekonomi, integrasi energi baru terbarukan menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan industri. Pergeseran tren pasar global yang makin mengedepankan produk berlabel energi bersih dan industri ramah lingkungan dinilai membuka peluang besar bagi produk olahan beremisi rendah dari Indonesia.
“Produk global sekarang itu akan lebih cenderung untuk mencari produk yang green energy dan green industry,” kata Bahlil.
Sebagai bagian dari penguatan energi bersih domestik, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati melalui program biodiesel B50—pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar—serta pengembangan bahan bakar berbasis nabati untuk bensin.
Kombinasi antara hilirisasi lintas sektor, pemandirian industri, dan pemanfaatan energi bersih diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama produk olahan bernilai tinggi di pasar internasional menuju 2040.
