Komitmen Ekonomi Hijau Indonesia-Inggris Semakin Kuat
Wujudnya, dalam program pembangunan rendah karbon.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (Dok.Kementerian PPN/Bappenas)Jakarta, FORTUNE – Indonesia dan Inggris semakin menguatkan komitmen kerja sama dalam implementasi ekonomi hijau dan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Wujudnya program pembangunan rendah karbon. Hal ini dibahas saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menemui Menteri Pasifik dan Lingkungan Hidup Inggris, Lord Zac Goldsmith, di London, Inggris.
“Kolaborasi pemerintah Indonesia dan Inggris telah memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, melalui berbagai studi kebijakan,” ujar Suharso seperti dikutip dari Antara (31/10).
Kerja sama Indonesia–Inggris dalam pembangunan rendah karbon telah dimulai sejak 2017. Selama ini, cakupan kerja samanya meliputi bahasan sampah pangan, pajak karbon, harga karbon, efisiensi energi, dan keterkaitan keanekaragaman hayati dengan perubahan iklim. Pada kerja sama tahap kedua periode 2022-2025, target akan dibuat lebih strategis untuk jangka panjang.
Berbagai kerja sama yang sudah dilakukan
Pada 2019, Kementerian PPN/Bappenas bersama konsorsium penelitian dan mitra pembangunan mengembangkan laporan berjudul ‘Perubahan Paradigma Menuju Perekonomian Hijau di Indonesia’. Laporan ini melahirkan beberapa temuan. Di antaranya, pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 6% per tahun, hingga strategi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada 2030.
Kemudian, pada 2021 Kementerian PPN/Bappenas bersama Kantor Luar Negeri Inggris (FCDO), didukung New Climate Economy dan World Resource Institute, menyusun laporan ‘Ekonomi Hijau untuk Menuju Net-Zero Emissions di Masa Mendatang’. Laporan ini, kata Suharso, membahas betapa pentingnya Build Back Better, atau komitmen untuk bangkit dari Covid-19, menuju ekonomi hijau dan capaian Net-Zero Emissions, paling lambat pada 2060.
Manfaat kerja sama yang didapat
Melalui laporan ‘Perubahan Paradigma Menuju Perekonomian Hijau di Indonesia’, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan temuan yang bermanfaat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu temuan laporan yang diintegrasikan dalam RPJMN adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai indikator pembangunan ekonomi makro.
Selain itu, menurut Suharso, laporan ekonomi hijau yang diterbitkan Bappenas pada Oktober 2021 menyebutkan bahwa skenario net-zero akan membawa manfaat tambahan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Hal ini sebagai upaya yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah pemulihan Covid-19, sekaligus berkontribusi dalam menjaga suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius yang jadi tujuan bersama Indonesia-Inggris,” ujarnya.
Inggris siap kerja sama dengan RI terkait EBT
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sebuah pertemuan bilateral (28/10). Boris menyatakan persetujuan dan dukungannya pada beberapa kerja sama dalam menyiapkan teknologi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Sementara, Luhut mengatakan percepatan kerja sama terkait EBT bersama Inggris ini terkait Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP26), serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada 2022.
