NEWS

Pemerintah Kaji Insentif PPh DTP 10% Sektor Pariwisata

Bisa jadi solusi untuk kenaikan pajak hiburan 40-75 persen.

Pemerintah Kaji Insentif PPh DTP 10% Sektor PariwisataSuasana bar koktail Coal by Sudestada. (Fortuneidn/Bayu)
06 February 2024

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah tengah mengkaji insentif pajak penghasilan (PPh) Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) 10 persen untuk sektor Pariwisata. Kebijakan ini berlangsung di tengah polemik penerapan kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40-75 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini masih dalam pembahasan teknis di tingkat Kementerian. “Kami sedang mempersiapkan dan berbicara dengan Menteri Keuangan juga, karena berbagai negara di ASEAN, mereka mengurangi pajak,” ujarnya kepada media, Senin (5/2).

Berkaca pada beberapa negara ASEAN, Insentif PPh bagi sektor pariwisata memang diperlukan mengingat kondisi perekonomian sektor usaha ini yang sedang berupaya pulih. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, dan saat ini masih jadi perhatian khusus sejumlah negara ASEAN.

Selain insentif pajak, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di sektor pariwisata melalui pembentukan Tourism Fund atau dana khusus pariwisata yang diyakini mampu menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dari banyak perhelatan acara besar ke Indonesia.

Rekomendasi bagi kepala daerah

Atlas Beach Fest, Bali.
Atlas Beach Fest, Bali. (atlasbeachfest.com)

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, merekomendasikan para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal berkenaan dengan pajak hiburan, selambatnya pertengahan Februari 2024. “Besaran persentase disesuaikan dengan kondisi tiap daerah, kabupaten, dan kota,” ujarnya dalam weekly brief Kemenparekraf, (5/2).

Hal in i diperlukan guna menekan keresahan yang terjadi di tengah kalangan bisnis hiburan. Untuk daerah yang menerapkan Pajak Hiburan Tertentu sebesar 40 persen, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal sebesar 30 persen. “Jadi, cashback-nya 30 persen,” katanya.

Sandiaga menilai kebijakan insentif dari tiap kepala daerah bisa dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan berinvestasi dan penyelenggaraan event.

Menurut pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kepala daerah–seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, memiliki peluang untuk memberikan insentif fiskal kepada para pelaku usaha di wilayahnya.

Spa bukan hiburan

Bar & Lounge KAMA.
Bar & Lounge KAMA. (Fortuneidn/Bayu)

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.