BPH Migas Pangkas Kuota Penyaluran BBM Pertalite dan Solar
- BPH Migas memangkas kuota penyaluran solar dan Pertalite untuk 2026.
- Kuota JBT minyak solar dipangkas 1,32%, JBKP Pertalite turun 6,28% dibandingkan tahun lalu.
- BPH Migas menyiapkan program strategis seperti penguatan program BBM satu harga dan target PNBP Rp1,29 triliun pada tahun ini.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk 2026.
"Kami BPH Migas telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026 untuk minyak tanah 526,000 kiloliter, kemudian minyak solar 18,6 juta kiloliter, kemudian JBKP Pertalite 29,2 juta kiloliter,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Selasa (27/01).
Kuota JBT minyak solar dipangkas 1,32 persen dibandingkan kuota tahun lalu yang sebesar 18,8 juta kiloliter (KL). Begitupun kuota JBKP Pertalite itu turun 6,28 persen dibandingkan kuota tahun lalu yang sebesar 31,2 juta kiloliter. Sedangkan kuota minyak tanah naik tipis 0,19 persen menjadi 526.000 kiloliter, dari sebelumnya 525.000 kiloliter.
Meski menurunkan kuota solar dan pertalite, BPH Migas telah menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026. Salah satunya melalui penguatan program BBM satu harga dengan target pembangunan 55 lembaga penyalur baru dan pengawasan operasional terhadap 77 lembaga penyalur. Dengan demikian, secara kumulatif akan mencapai 654 lembaga untuk BBM satu harga.
Di sektor gas bumi, BPH Migas menargetkan penambahan panjang ruas transmisi dan distribusi gas sekitar 50 kilometer. Wahyudi menegaskan target tersebut meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya. Sementara untuk volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa ditargetkan mencapai 1,54 miliar standar kaki kubik (MSCF).
Pada tahun ini, BPH Migas menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,29 triliun.
Wahyudi menyebut, pihaknya juga menyiapkan program pemanfaatan langsung bagi masyarakat dengan alokasi anggaran sekitar Rp28,61 miliar yang akan dijalankan melalui delapan kegiatan, beberapa diantaranya program sosialisasi kebijakan hilir migas, pengawasan penyaluran BBM, hingga diklat dan sertifikasi operator SPBU.
