Jakarta, FORTUNE – BPJS Kesehatan mengklaim telah mencegah kecurangan atau fraud senilai Rp6,5 triliun dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2025.
Kecurangan dimaksud terjadi pada berbagai lini fasilitas kesehatan, seperti penagihan layanan fiktif (phantom billing), manipulasi diagnosis agar klaim lebih besar (up billing), klaim berulang, atau rujukan berulang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan nilai ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan sistem JKN yang dijalankan mampu mencegah fraud lebih masif dan diharapkan makin efektif pada tahun ini.
"Pada 2023 uang yang kami selamatkan [dari fraud] itu Rp1,2 triliun; dan pada 2024 meningkat menjadi Rp6,6 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan," kata Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).
Prihati memandang kasus kecurabgan seperti pemberian obat berlebih dapat mengancam kesehatan masyarakat hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan.
Selain itu, menurut data World Health Organization (WHO) pada 2024, 1 dari 10 pasien merasa dirugikan saat memperoleh layanan kesehatan yang tidak sesuai.
Menurut Pujo, kian luas cakupan kepesertaan JKN, kian besar pula tanggung jawab menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya.
Per 1 November 2026, program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko-PM), Abdul Muhaimin Iskandar, juga menegaskan seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar makin produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada masyarakat yang harus menghadapi beban risiko kesehatan.
Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.
Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif," kata pria yang bisa disapa Cak Imin itu.
Sinergi yang ada tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN," kata Cak Imin.