Jakarta, FORTUNE - Penyaluran minyak goreng rakyat bermerek Minyakita oleh Perum Bulog ternyata lebih banyak mengalir melalui distributor lapis kedua (D2) ketimbang langsung ke pasar rakyat. Pola distribusi yang berlapis ini dinilai memperpanjang rantai pasok dan berpotensi membuat harga minyak goreng di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, menjelaskan tren harga Minyakita memang terus menurun sejak awal tahun, tetapi masih belum mencapai tingkat HET yang ditetapkan pemerintah.
“Kami memang menyadari ini tidak mudah, betul karena memang secara natural ekonomi pendistribusian oleh produsen dan distribusinya ini tidak semuanya wilayah dijangkau oleh produsen existing,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Jakarta, Senin (6/10).
Berdasarkan data Kemendag dari Januari sampai Oktober 2025, harga rata-rata Minyakita turun dari Rp17.372 menjadi Rp16.669 per liter, atau turun sekitar 4,04 persen. Namun, harga ini masih di atas HET Rp15.700 per liter.
Ia mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan harga belum turun sesuai HET adalah persoalan distribusi yang tidak efisien. Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Rakyat (Simirah) per 24 Agustus 2025, distribusi langsung ke pasar rakyat masih sangat minim dibandingkan penyaluran melalui jalur distributor besar.
“Kalau kita lihat dari data pendistribusian, porsi minyak goreng Bulog yang langsung masuk ke pasar rakyat yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hanya sekitar 5,3 persen, padahal kami berharap Bulog menjadi andalan dalam menyalurkan Minyakita ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi realisasi penyaluran, Bulog melaporkan telah menerima pasokan Minyakita sebesar 75.000 kiloliter, dengan distribusi 71.000 kiloliter atau sekitar 90 persen dari total stok yang tersedia.
Namun, penyaluran terbanyak justru dilakukan melalui jalur D2, bukan langsung ke pasar rakyat yang menjadi sasaran utama program stabilisasi harga minyak goreng. Berdasarkan data yang dipaparkan Kemendag, penyaluran Minyakita milik Bulog ke D2 mencapai 58,3 persen.
“Memang benar kalau sebarannya lebih banyak ke distributor D2. Tapi dari distributor itu tetap di bawah naungan Bulog, dan nanti mereka yang menyalurkan ke pasar,” demikian keterangan perwakilan Bulog dalam rapat tersebut.
Kondisi ini memantik perhatian Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menilai pola distribusi berlapis seperti ini justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau Bulog menyalurkan lewat distributor besar, ini akan memperpanjang rantai distribusi. Distributor D2 ambil keuntungan lagi, nanti muncul D3 bayangan yang kita tidak akui,” kata Tomsi.
Ia menekankan perlunya langkah korektif agar distribusi Minyakita bisa lebih langsung dan efisien. Menurutnya, penyaluran melalui jalur BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food seharusnya menjadi sarana memangkas mata rantai distribusi, bukan menambah panjang jalur niaga yang justru meningkatkan harga di tingkat konsumen.
“Kami minta segera dibuat surat edaran agar Bulog dan ID Food memperkuat distribusi langsung ke pasar rakyat. Jangan semua lewat D2, karena ujungnya masyarakat yang menanggung selisih harga,” kata Tomsi.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Permendag No.18/2024 telah menetapkan HET Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.
Tetqpi, hingga kini harga di berbagai daerah masih bervariasi dan di sejumlah wilayah timur seperti Papua Tengah dan Nusa Tenggara Timur bahkan melampaui HET hingga 30 persen.
Dengan distribusi yang masih didominasi oleh jalur B2B (business-to-business) melalui D2, upaya pemerintah menstabilkan harga minyak goreng rakyat dinilai masih menghadapi tantangan besar.