Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. “Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Prabowo melalui di sela sela peluncuran KDMP di Klaten, pada Senin (21/7).
Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Prabowo juga menyebut koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.
Meski demikian, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini masih menuai pro dan kontra.Center of Economic and Law Studies (Celios) menganggap program Koperasi Merah Putih hanya menjadi beban berat ketika operasional belum matang. Seperti diketahui, sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Bank Mandiri, hingga BNI diminta untuk memberikan pinjaman hingga dana desa dijadikan jaminan oleh badan koperasi daerah tersebut.
Peneliti Ekonomi CELIOS, Dyah Ayu menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih di Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang besar, yang berpotensi menambah beban pada sektor perbankan dan pemerintah desa. Ia menyebut, opportunity cost yang ditanggung oleh sektor perbankan sangat signifikan, dengan angka mencapai Rp76,51 triliun.
"Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan," kata Dyah melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa (22/7).