Koperasi Desa Merah Putih Diguyur Pinjaman Rp3 M/Unit, Bukan Hibah
- Plafon pinjaman Rp3 miliar disiapkan untuk setiap Kopdes, dengan pendampingan dan pembinaan langsung dari Satgas Kopdes
- Koperasi akan membayar angsuran pinjaman dari keuntungan usaha yang dijalankan
Jakarta, FORTUNE - Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak mengandalkan skema dana hibah. Pemerintah menyiapkan plafon pinjaman bergulir hingga Rp3 miliar per unit koperasi, menekankan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pembiayaan awal ini berupa pinjaman, bukan bantuan yang habis pakai.
"Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang. Tidak," ujar Zulkifli di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5).
Pendekatan ini, kata Zulkifli, menandai pergeseran cara pemerintah mendukung koperasi desa. Jika sebelumnya banyak program bersifat bantuan langsung satu arah, kini fokusnya adalah keberlanjutan dan akuntabilitas melalui pinjaman yang wajib dikembalikan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan plafon awal pinjaman untuk setiap Kopdes ditetapkan mencapai Rp3 miliar. Besaran ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta perkembangan masing-masing koperasi.
"Nanti lihat kebutuhan, bisa enggak sampai. Kalau sudah maju berkembang, bisa juga ditambah,” katanya.
Lebih lanjut, Zulkifli menekankan koperasi tidak akan dibiarkan sepenuhnya mandiri. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kopdes untuk memberikan pendampingan dan pembinaan intensif. Satgas ini akan membantu menugaskan usaha riil yang berpotensi menghasilkan pendapatan, menjadi kunci kemampuan koperasi dalam membayar angsuran pinjaman.
“Karena koperasi nanti akan dibina, dibimbing. Makanya ada Satgas. Dikasih pekerjaan, dikasih usaha, dan seterusnya harus dibina,” ujarnya.
Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut akan digunakan koperasi untuk mencicil angsuran kepada bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi mitra pembiayaan.
“Nanti dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” kata Zulkifli.
Hingga Kamis sore (8/5), telah terbentuk 9.835 unit Koperasi Merah Putih di desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
Pembentukan koperasi ini bertujuan memangkas rantai pasok panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi juga disiapkan memiliki peran vital dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, hingga bantuan pemerintah.
Dalam operasionalisasinya, koperasi-koperasi ini akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berperan ganda sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025.
