Prabowo Tugasi Menkop Wujudkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
- Pemerintahan Prabowo Subianto bergerak cepat mengakselerasi pembangunan ekonomi desa dengan membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
- Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendapat tujuh tugas utama sebagai motor penggerak program, termasuk menyusun model bisnis dan modul pelatihan Kopdes Merah Putih.
- Program revitalisasi koperasi desa juga dilakukan, termasuk pemetaan koperasi yang sudah ada, penguatan kapasitas SDM koperasi, transformasi digital, dan monitoring serta evaluasi berkala.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pasang target ambisius membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Untuk mewujudkannya, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada akhir Maret lalu.
Melalui Inpres tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendapat tujuh tugas utama sebagai motor penggerak program.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa sebagian dari mandat tersebut telah dijalankan, dan sisanya sedang dalam tahap percepatan pelaksanaan. “Pembentukan Kopdes Merah Putih ini tidak bisa dianggap program biasa. Ini adalah fondasi ekonomi baru di tingkat akar rumput, dan kami diamanahkan langsung oleh Bapak Presiden untuk memastikan tujuh instruksi ini berjalan dengan baik,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Kamis (10/4).
Langkah pertama yang sudah dilakukan adalah menyusun model bisnis Kopdes Merah Putih. Kemenkop telah merancang enam model usaha koperasi yang diyakini cocok untuk kebutuhan dan potensi ekonomi di berbagai daerah. Konsep bisnis ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan koperasi, yang kini siap dibahas bersama kementerian dan lembaga lain untuk harmonisasi kebijakan.
Tak berhenti di situ, Kemenkop juga menyusun modul pelatihan dan panduan teknis yang akan digunakan pemerintah desa dalam membentuk Kopdes. Hingga saat ini, sudah ada tiga modul yang diterbitkan, dan modul-modul tambahan akan segera dirilis untuk menyempurnakan panduan tersebut.
Selain membangun dari nol, Kemenkop juga melakukan pemetaan koperasi yang sudah ada. Dari data yang dikumpulkan, terdapat 52.266 desa dan kelurahan yang belum memiliki koperasi sama sekali, menjadikan wilayah ini sebagai prioritas dalam pelaksanaan program.
Ribuan koperasi unit desa tidak aktif
Sementara itu, ada 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang teridentifikasi tidak aktif, dan masuk dalam program revitalisasi. Di sisi lain, sebanyak 31.213 desa dan kelurahan sudah memiliki koperasi dan siap untuk dikembangkan ke level yang lebih produktif.
Di tengah pelaksanaan program, Budi Arie menyadari bahwa tantangan besar menghadang. Perbedaan skala ekonomi antardesa, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta potensi dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan koperasi menjadi perhatian serius. Karena itu, ia memastikan Kemenkop tidak hanya fokus pada pembentukan koperasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM koperasi melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Penguatan lainnya adalah dari sisi manajemen. Kemenkop mendorong transformasi digital koperasi desa, agar tata kelola menjadi lebih transparan, modern, dan efisien. Selain itu, sosialisasi masif pun dilakukan. Budi Arie menyebut pihaknya telah melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti APKASI, APDESI, PAPDESI, dan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengakselerasi pemahaman bersama mengenai Kopdes Merah Putih.
Mandat terakhir yang tak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi berkala terhadap seluruh proses pembentukan koperasi. Evaluasi ini akan menjadi pijakan untuk melihat efektivitas program sekaligus menyusun perbaikan berkelanjutan.
Budi Arie menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. Ia bahkan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga agar koordinasi berjalan optimal. Targetnya, peluncuran resmi Kopdes Merah Putih akan dilakukan pada 12 Juli 2025, dan dapat menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi desa.
“Kami butuh kerja sama konkret antar kementerian dan lembaga. Ini bukan kerja satu instansi saja, tapi gerakan bersama untuk menghadirkan 80.000 koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa di masa depan,” tuturnya.
