Daftar Kontroversi Program MBG, Kasus Keracunan Meningkat

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat 6.452 kasus keracunan menu MBG hingga akhir September 2025. Sementara itu, data pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM mencatat korban mencapai sekitar 5.000 orang.

Dalam rentang 12 Agustus–18 September 2025 saja, sedikitnya 978 siswa harus dirawat di rumah sakit. Gejala yang dialami bervariasi, mulai dari diare, gatal-gatal, mual, muntah, hingga sesak napas dan sakit kepala. 

Lima provinsi dengan jumlah keracunan terbanyak adalah Jawa Barat (2.012 kasus), DI Yogyakarta (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).

Beberapa peristiwa menonjol terkait keracunan MBG terjadi di berbagai daerah, antara lain:

• Sukoharjo, Jawa Tengah: Sepuluh siswa keracunan pada Januari 2025, hanya sebulan setelah program dimulai.

• Sumba Timur, NTT: Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri mengalami keracunan ringan pada Februari 2025.

• Bombana, Sulawesi Tenggara: Lebih dari 50 kotak makanan dari 1.026 paket ditemukan tidak layak konsumsi pada April 2025.

• Cianjur, Jawa Barat: Total 176 orang keracunan akibat menu MBG yang juga disajikan dalam acara hajatan.

• Bogor, Jawa Barat: Sebanyak 210 siswa dari TK hingga SMP terdampak pada Mei 2025, dengan 22 orang harus dirawat di rumah sakit.

• Lebong, Bengkulu: Kasus terbesar, yaitu 427 siswa keracunan pada Agustus 2025.

• Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah: Sebanyak 251 siswa keracunan pada September 2025, diduga akibat olahan ikan cakalang.

• Garut, Jawa Barat: Sebanyak 150 siswa SMA mengalami sakit perut massal pada 17 September 2025.

• Bandung Barat, Jawa Barat: Sebanyak 364 siswa keracunan, peristiwa ini bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa.

• Ketapang, Kalimantan Barat: Keracunan akibat menu ikan hiu dialami oleh 20 murid dan guru pada 24 September 2025.

Kontroversi juga muncul terkait penggunaan ompreng (food tray) impor dari Tiongkok. Produk tersebut diduga diproses menggunakan pelumas berbahan dasar lemak babi.

Isu ini memicu keresahan masyarakat muslim, mengingat kehalalan peralatan makan sangat penting. Hingga 22 September 2025, hasil pemeriksaan resmi dari BGN dan BPOM belum diumumkan.

Untuk meredam keresahan publik, pemerintah mewajibkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menggunakan food tray produksi dalam negeri. Selain itu, BGN juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memastikan kehalalan peralatan.

“Kami wajibkan menggunakan ompreng dalam negeri, menunjukkan dia beli di mana, ada kandungan-kandungan nikel yang dipersyaratkan,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyan, Rabu, (24/09).

Selain kasus keracunan, beberapa dapur penyedia makanan MBG juga disegel. Di Bandung, sebuah dapur yang beroperasi 24 jam diprotes warga karena menimbulkan bau tak sedap dan kebisingan. 

Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dapur MBG disegel polisi setelah ratusan siswa mengalami keracunan massal. 

Sebagai tindak lanjut, BGN berencana mendirikan kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten serta kantor regional di tiap provinsi pada 2026. Tujuannya adalah memperpendek rantai pengawasan dan memperkuat distribusi gizi di lapangan.

Sorotan lain muncul dari perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam dokumen yang beredar di media sosial, terdapat beberapa klausul yang dipersoalkan publik.

Pertama, sekolah disebutkan memiliki kewajiban mengganti alat makan yang hilang atau rusak dengan biaya Rp80.000 per paket. Kedua, terdapat poin yang menyinggung kewajiban pihak sekolah untuk tidak menyampaikan kasus keracunan atau insiden lain sebelum penyelenggara menemukan solusi.

Isi perjanjian tersebut menimbulkan kritik karena dinilai membatasi transparansi. Namun, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa lembaga tetap terbuka terhadap laporan masyarakat maupun pemberitaan media terkait kasus keracunan MBG.

BGN menyebut, keterbukaan informasi justru penting agar penanganan dapat segera dilakukan. Penerima manfaat juga diimbau melaporkan temuan insiden langsung ke SPPG di daerah masing-masing agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Menanggapi berbagai kontroversi, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diharapkan dan akan dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah juga menekankan komitmennya untuk melakukan perbaikan agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, tetap dapat tercapai.

Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan, menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih berada dalam tahap penguatan organisasi. Sebagai badan baru, BGN dihadapkan pada tantangan untuk membangun kelembagaan sekaligus memenuhi target program dalam waktu singkat. Ia menjelaskan bahwa proses pembenahan organisasi berjalan paralel dengan upaya pemenuhan sasaran gizi nasional.

Saat ini, pemerintah mencatat sudah ada sekitar 22,7 juta penerima MBG yang dilayani oleh 7.644 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Target selanjutnya adalah menjangkau hingga 82,9 juta penerima pada kuartal IV tahun 2025.

1. Apa itu MBG?

MBG atau Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi pelajar Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan mendukung perkembangan anak.

2. Siapa sasaran utama MBG?

Program ini ditujukan untuk pelajar tingkat PAUD hingga SMA, termasuk pesantren dan lembaga pendidikan nonformal yang memenuhi syarat.

3. Mengapa MBG menuai kontroversi?

Kontroversi timbul akibat sejumlah insiden keracunan, masalah distribusi, keterlambatan anggaran, serta tantangan pengawasan di daerah.