Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) meresmikan kantor baru di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Selatan. (instagram.com/danantara.indonesia)
  • Danantara membantah menerima penugasan atau penunjukan pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
  • Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon, sehingga informasi bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana ke Danantara dinyatakan tidak benar.
  • UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon untuk pembayaran hak pekerja saat PHK, tanpa menetapkan pengelolanya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membantah telah menerima penugasan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.

Hingga saat ini, pemerintah juga belum menetapkan lembaga yang akan ditunjuk mengelola dana tersebut.

"Kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," demikian pernyataan tertulis Tim Komunikasi Danantara Indonesia, dikutip Selasa (17/11).

Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan penyediaan dana cadangan pesangon.

Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan belum menerima mandat ataupun penugasan untuk mengelola dana yang bersumber dari kewajiban pengusaha tersebut.

Ketentuan mengenai penyediaan dana cadangan pesangon telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253 ayat (1), pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian pemenuhan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Namun, pengaturan mengenai kewajiban penyediaan dana itu tidak serta-merta menetapkan Danantara sebagai lembaga pengelolanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Dia menyatakan kementeriannya tidak pernah menyampaikan informasi Danantara akan ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan juga belum pernah menyatakan akan mengambil peran sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11). 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More