7 Tahun Penantian Jokowi untuk Merger Pelindo

Jakarta, FORTUNE – Suara sirine kapal laut di pinggir Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Nusa Tenggara Timur menandakan resmi penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah memerintahkan sejak lama kepada Menteri BUMN saat jilid pertama guna mensegerakannya. Namun, angan-angan ini berhasil terealisasi setelah penantian tujuh tahun lamannya.

"Saya tunggu tunggu 7 tahun tidak terealisasi. Sudah dimulai, oke kalau tidak di-holding-kan (langsung), transisinya ada, virtual holding. Dilakukan virtual holding-nya tapi holdingnya belum ketemu. Hari ini alhamdulillah, sudah terjadi Pelindo I, II, III, dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)," kata dia, saat peresmian, Kamis (14/10).

Pada 1 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hadir pula pada kesempatan tersebut, antara lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta jajaran direksi dari Holding Pelindo.

Penggabungan BUMN ini, kata Jokowi, diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Sehingga layanan logistik Indonesia dapat bersaing, dalam artian kecepatan dan harganya pun akan jauh lebih baik. Sebab, saat ini biaya logistik di Indonesia masih tinggi atau berada di level 23 persen jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12 persen saja.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global.

"Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain," ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi jajarannya yang telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN kepelabuhanan tersebut. Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu holding baru, juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi. Di mana, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya.

Bahkan, kata Jokowi, merger Pelindo duoandang bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang saat ini tercatat masih berada di level 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Angka itu berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB negara setempat. Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, Terminal Multi Purpose Wae Kelambu akan menjadi format baru pelabuhan di Indonesia. Sehingga nantinya, model seperti ini akan diterapkan di beberapa pelabuhan yang ada.

Pembangunan Terminal Purpose Wae Kelambu merupakan bagian dari pembenahan kawasan wisata Labuan Bajo. Pembenahan tersebut dilakukan dengan memisahkan Pelabuhan Labuan Bajo yang sebelumnya masih bercampur antara pelayanan kapal penumpang dan kegiatan logistik.

Ia menyebut, pemisahan pelabuhan penumpang dan logistik Pelabuhan Labuan Bajo tersebut sudah dilakukan sejak Agustus 2020 dan selesai pada April 2021. "Kami melaksanakan kerja sama dengan BUMN, PT Pelindo, tepatnya sehingga anggarannya merupakan APBN dan dari BUMN," jelas Budi.

Budi mengharapkan dengan adanya pelabuhan khusus logistik di Labuan Bajo tersebut dapat mendukung arahan presiden dalam memaksimalkan lumbung beras di Merauke. "Presiden sudah mengarahkan agar lumbung beras itu dapat memenuhi kebutuhan Indonesia timur. Papua sudah kita lakukan dan NTT sudah kita mulai, di sini ada dua kontainer," ujar Budi.