Kurangi Impor Gandum, Jokowi Ingin Cetak 154 Ribu Hektare Lahan Sorgum
Banyak negara produsen gandum melarang ekspor ke luar.
Ilustrasi : lahan sorgum di NTT. (Shutterstock)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah berkeinginan mengurangi impor gandum, guna mengurangi dampak larangan ekspor pangan berkepanjangan oleh sejumlah negara. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mencetak 154 ribu hektare lahan untuk ditanami sorgum hingga tahun 2024.
"Kami harus mengembangkan tanaman pengganti dari gandum," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers usat Rapat Internal dengan Presiden Jokowi, Kamis (4/5).
Untuk peta jalan pengembangan sorgum, pemerintah rencananya akan membuka 115.000 hektare lahan untuk budidaya pada 2023. Kemudian dilanjutkan tahun 2024 dengan menyiapkan lahan seluas 154.000 hektare.
Hingga Juni 2022, Airlangga menjelaskan realisasi luas tanam sorgum baru mencapai 4.355 hektare dan tersebar di enam provinsi.
Luas tanam sorgum tersebut memiliki perkiraan produksi sebesar 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Luasan tersebut akan dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden adalah pilot project ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi dan juga tentunya dari batang pohon sorgum yang juga bisa dijadikan sebagai bioethanol,” ujarnya.
Sinergi antar kementerian
Airlangga menjelaskan, Presiden meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alsintan dan menyiapkan ternak sehingga ekosistem sorgum dapat terbentuk di Kabupaten Waingapu. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, akan mempersiapkan roadmap dan Kementerian BUMN beserta Kementerian ESDM menyiapkan pengembangan bioetanol.
“Salah satu offtaker yang dipertimbangkan Pemerintah adalah industri pakan ternak dimana industri pakan ternak bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain. Tentu protein lain ini salah satunya adalah sorgum yang juga bisa dijadikan untuk offtake pakan ternak,” kata Airlangga.
Terkait dengan offtaker, Airlangga mengatakan sudah ada delapan industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi tradisional market dari sorgum. Ke depannya, offtaker untuk industri tersebut akan dibangun sesuai dengan jumlah lahan yang diperluas.
BRIN kembangkan varietas sorgum
Dengan renana diversifikasi pangan ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat terus mengembangkan varietas sorgum. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas mempersiapkan kebutuhan air dalam bentuk irigasi ataupun embung di wilayah klaster pertama yang dicoba yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dalam klaster pertama tersebut diharapkan dalam 100 hari bisa dievaluasi karena tanaman ini adalah tanaman yang sifatnya tiga bulanan,” kata Airlangga.
Kendati dunia banyak mengalami krisis pangan, menurutnya pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa berada di atas 5 persen. Terkait dengan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah juga telah diintruksikan untuk menjaga dan memonitor komoditas-komoditas, termasuk pangan.
Akibat dari larangan ekspor gandum, selain sorgum, pemerintah akan mengembangan tanaman pangan seperti singkong dan sagu.
“Arahan Bapak Presiden, seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut,” ujar Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Bila dibandingkan kuartal I 2022, pertumbuhan ekonomi RI tumbuh 3,72 persen. Sedangkan secara kumulatif semester I 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,23 persen.
