Luhut: Kenaikan BBM Akan Dongkrak Ongkos Logistik dan Transportasi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada kenaikan pada komponen biaya transportasi dan logistik.

Pemerintah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan sejumlah bantalan sosial maupun subsidi transportasi yang dalam penyalurannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

“Saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,” kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (30/8).

Beberapa jenis bantuan yang disiapkan tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang menyasar 20,65 juta KPM; bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja; dan juga earmark 2 persen dari Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun melalui program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Dia mengatakan harga minyak mentah dunia masih tetap tinggi mengikuti konflik Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung padam. Perseteruan kedua negara pecahan Uni Soviet itu ikut menciptakan krisis pangan dan energi global. Indonesia pun harus merasakan efeknya. 

Kondisi krisis energi dan pangan global diperparah dengan langkah Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang bakal mengurangi cadangan minyak mentahnya hingga 3 juta barel.

“Seluruh dunia akan mengalami, dan itu berat buat kita. Harga crude oil itu masih bisa naik ke depan,” ujarnya.

Pada masa awal pandemi, harga minyak dunia sempat merosot. Namun, belakangan terjadi lonjakan harga yang mendorong munculnya selisih tajam antara harga keekonomian dengan harga jual eceran BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.

"Ini memang enggak ada pilihan. Di seluruh dunia seperti ini. Sekarang ini sudah subsidi energi Rp502 triliun. Subsidi ini bisa dikurangi dan dialihkan kepada kegiatan lain. Itu akan lebih bagus," kata Luhut.