Jakarta, FORTUNE - Wacana aktivasi Bond Stabilization Framework (BSF) dinilai memiliki sejumlah risiko terhadap stabilitas pasar keuangan hingga kredibilitas fiskal pemerintah. Instrumen yang disiapkan untuk menghadapi kondisi krisis itu dikhawatirkan justru memunculkan persoalan baru apabila digunakan dalam situasi tekanan pasar saat ini.
Sebagai konteks, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mulai membantu Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui intervensi ke pasar obligasi melalui bond stabilisation fund (BSF).
BSF adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar obligasi saat terjadi tekanan ekstrem.
Peneliti INDEF dan Pengajar Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, mengatakan bahwa salah satu risiko utama adalah potensi salah diagnosis kebijakan. BSF dirancang sebagai instrumen darurat untuk menghadapi krisis sistemik. Namun, tekanan yang terjadi saat ini dinilai lebih merupakan kombinasi antara shock eksternal dan kerentanan domestik yang berkembang secara bertahap.
“Ini tidak akan menyelesaikan akar persoalan dan justru berpotensi menguras ruang kebijakan yang seharusnya disimpan untuk skenario terburuk,” ujarnya kepada Fortune Indonesia, Senin (16/5).
Selain itu, intervensi pemerintah melalui BSF juga dinilai berisiko mendistorsi mekanisme pasar surat berharga negara (SBN). Yield SBN selama ini menjadi indikator persepsi pasar terhadap risiko fiskal dan inflasi. Apabila pemerintah terlalu agresif melakukan pembelian di pasar sekunder, baik melalui BSF maupun pemanfaatan kas negara dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sinyal pasar dikhawatirkan menjadi kabur.
Ariyo menilai kondisi tersebut dapat memicu koreksi harga yang lebih tajam ketika intervensi dihentikan.
Risiko lain muncul dari penggunaan SAL sebagai sumber intervensi. SAL selama ini berfungsi sebagai bantalan kas pemerintah untuk menjaga arus kas APBN dan mengantisipasi tekanan anggaran. Ketika SAL dikonversi menjadi portofolio SBN, pemerintah berarti mengubah aset kas likuid menjadi instrumen pasar yang nilainya dapat berfluktuasi.
“Jika tekanan di pasar obligasi berlanjut, pemerintah berpotensi menghadapi capital loss atas portofolio yang dibeli, di saat yang sama fleksibilitas kas negara ikut berkurang,” katanya.
Aktivasi BSF juga dinilai berpotensi memunculkan moral hazard di pasar. Sinyal bahwa pemerintah siap masuk ke pasar obligasi setiap kali yield meningkat dapat mendorong pelaku pasar mengambil posisi lebih agresif dengan asumsi pemerintah akan selalu menjadi pembeli terakhir.
Ketergantungan dinilai berisiko menciptakan volatilitas baru ketika pemerintah suatu saat menarik intervensinya.
Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai tumpang tindih kewenangan dengan Bank Indonesia. Pasalnya, stabilisasi nilai tukar pada dasarnya merupakan kewenangan bank sentral. Penggunaan BSF di luar kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai dapat memunculkan ambiguitas mengenai pihak yang memegang kendali stabilisasi pasar.
Ariyo mengatakan bahwa BSF seharusnya digunakan untuk meredam volatilitas berlebihan di pasar, bukan untuk menutupi persoalan fiskal pemerintah.
Pemerintah dinilai perlu segera melakukan kalibrasi ulang kebijakan fiskal untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan pasar obligasi.
Oleh sebab itu, Ariyo mengatakan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya pada pembenahan fundamental kebijakan fiskal dan komunikasi pemerintah, bukan sekadar mengaktifkan instrumen stabilisasi darurat seperti BSF.