Rupiah Terkapar, Cadangan Devisa Terkuras
- Presiden Prabowo menilai pelemahan rupiah hingga Rp17.600 per dolar AS tidak berdampak langsung ke masyarakat desa, namun pandangan ini dikritik ekonom sebagai penyederhanaan masalah ekonomi nasional.
- Ekonom Bhima Yudhistira menjelaskan pelemahan rupiah memicu inflasi impor yang berimbas pada harga kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan dan plastik di pasar tradisional yang naik hingga 50 persen.
- Bank Indonesia melakukan intervensi besar untuk menjaga stabilitas rupiah, menguras cadangan devisa hingga US$146,2 miliar dan mempertahankan suku bunga tinggi yang berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, FORTUNE – Pasar keuangan dalam negeri masih dibayangi gelombang ketidakpastian. Berdasarkan data Refinitiv, pada pembukaan perdagangan Senin (18/5), nilai tukar rupiah keok 0,97 persen ke level Rp17.630 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kejatuhan ini membalikkan keadaan dari posisi penutupan sebelum libur panjang pada Rabu (13/5), saat rupiah sempat menguat ke posisi Rp17.460 per dolar AS.
Merosotnya rupiah hingga menembus rekor terlemah sepanjang sejarah ini ironisnya ditanggapi dingin oleh Istana. Presiden Prabowo Subianto justru memberikan tanggapan dengan menyatakan depresiasi rupiah tidak akan membawa dampak langsung bagi masyarakat kecil di pedesaan.
Retorika tersebut dilemparkan Prabowo di sela-sela peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Sabtu (16/5).
Pernyataan tersebut pun memantik reaksi keras dari kalangan ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pandangan Prabowo tidak saja menyederhanakan masalah, tetapi dapat menyesatkan publik.
Menurut Bhima, pelemahan nilai tukar niscaya memicu hantaman inflasi impor (imported inflation) yang cepat atau lambat merembet ke urat nadi perekonomian desa.
“Hampir semua kehidupan masyarakat desa itu dipengaruhi oleh kurs, bukan cuma soal tahu tempe yang kedelainya impor. Tapi juga kalau kita lihat lebih dalam bahkan pangan lokal, cabai yang ditanam cabainya enggak impor, tapi pupuk dan pestisidanya ada campuran impor,” kata Bhima kepada Fortune Indonesia, Senin (18/5).
Bhima menambahkan, rembetan langsung dari loyonya rupiah bahkan sudah mulai menggerogoti pasar tradisional. Harga plastik, misalnya, melonjak hingga 50 persen akibat kombinasi memanasnya geopolitik global dan meroketnya harga minyak mentah dunia.
Akan halnya Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, mengingatkan nilai tukar sejatinya adalah cerminan dari rapor kepercayaan. Menguat atau melemahnya mata uang mencerminkan seberapa besar determinasi dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi suatu negara.
Menurut Achmad, akar kekosongan tenaga pada rupiah bersumber dari absennya kepercayaan investor global terhadap jalannya pemerintahan saat ini, terutama akibat inkonsistensi kebijakan pada sektor fiskal dan moneter.
“Investor global melihat Indonesia masih menghadapi ketidakpastian fiskal, lemahnya pendalaman industri, serta ketergantungan tinggi pada impor energi dan bahan baku. Ketika kepercayaan menurun, permintaan terhadap dolar meningkat dan rupiah tertekan,” ujar Achmad.
Sikap pemerintah pada akhirnya melemparkan seluruh beban berat ke pundak otoritas moneter. Bank Indonesia (BI) dipaksa membakar energi ekstra demi menjinakkan liarnya dolar. Intervensi besar-besaran diguyurkan, baik di pasar domestik maupun pasar offshore. Regulasi pembelian greenback pun diperketat guna meredam aksi spekulasi yang bisa memperkeruh suasana.
“Masalahnya, intervensi seperti ini sangat mahal. Cadangan devisa yang seharusnya menjadi bantalan ketahanan ekonomi perlahan terkuras untuk menjaga stabilitas jangka pendek,” kata Achmad.
Hingga April 2026, bank sentral mencatat cadangan devisa RI masih tersisa US$146,2 miliar.
Dari sudut pandang moneter, BI tampaknya tidak memiliki banyak ruang gerak selain mempertahankan rezim suku bunga tinggi. Peluang untuk mengatrol BI Rate sebagai senjata pamungkas demi mengawal rupiah kini kian terbuka lebar. Padahal, sepanjang tahun berjalan ini, BI telah berupaya mati-matian menahan suku bunga acuan pada level 4,75 persen.
“Bila bunga acuan tinggi, konsekuensinya sangat nyata. Kredit menjadi mahal, dunia usaha menahan ekspansi, sektor riil melambat. Indonesia akhirnya menghadapi dilema klasik. Jika suku bunga diturunkan, rupiah bisa makin tertekan. Akan tetapi, jika suku bunga dipertahankan tinggi, pertumbuhan ekonomi melemah,” kata Achmad.
Di tengah situasi yang kian mengimpit, optimisme bernada defensif ditiupkan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, saat ditemui awak media, Rabu (13/5), menyatakan keyakinannya bahwa nilai tukar rupiah akan kembali berotot dalam waktu dekat.
Ramdan berdalih, nestapa yang dialami rupiah merupakan fenomena global yang menimpa mata uang negara-negara berkembang akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Pada saat yang sama, daya pikat dolar kian tak terbendung seiring dengan potensi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.
"[Yield] US Treasury 10 tahun sudah mendekati 4,5 persen. Akhir Februari masih sekitar 4 persen. Termasuk juga dengan kecenderungan menguatnya indeks dolar," ujar Ramdan.
