Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpeluang menambah kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi badan usaha swasta. Peluang ini akan dipertimbangkan dalam pengaturan distribusi dan kolaborasi BBM nasional untuk 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kolaborasi antara badan usaha swasta dan Pertamina yang telah berjalan sepanjang 2025.
“Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa,” kata Laode saat ditemui di Jakarta, Senin (7/10).
Laode menegaskan kemungkinan adanya penambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta tetap terbuka. Namun, keputusan tersebut akan diambil setelah terjadi evaluasi menyeluruh terhadap realisasi impor tahun berjalan.
“Kalau saya ngomong sekarang, saya [bisa] salah, karena belum dihitung,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan impor BBM agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca komoditas nasional. Menurutnya, Kementerian ESDM memastikan setiap kebijakan impor dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan stok yang ada, baik dari sisi Pertamina maupun badan usaha swasta.
“Neraca komoditas itu jangan sebentar-bentar impor. Misalnya sudah dikasih 100 persen, impor lagi 10 persen, 110 persen. Mau nambah lagi, kita lihat dulu. Jangan sampai kita impor berlebihan, sementara tetangga [badan usaha lain] masih punya kuota banyak,” ujarnya.
Kuota impor BBM untuk badan usaha swasta pada 2025 telah ditingkatkan sebesar 10 persen dibandingkan realisasi pada 2024. Secara total, volume impor mencapai 776.248 kiloliter (kl). Hingga saat ini, realisasi impor BBM oleh badan usaha swasta telah mencapai lebih dari 98 persen.
Perinciannya, Shell Indonesia memperoleh kuota impor 329.704 kl untuk RON 92, 119.601 kl untuk RON 95, dan 38.674 kl untuk RON 98. Sementara itu, BP-AKR mendapatkan kuota 97.107 kl untuk RON 92 dan 11.863 kl untuk RON 95. Adapun Vivo Energy Indonesia menerima jatah impor 18.642 kl untuk RON 90, 60.857 kl untuk RON 92, dan 7.302 kl untuk RON 95.
Laode juga memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha dalam mencegah terulangnya gangguan pasokan BBM seperti yang sempat terjadi dalam beberapa bulan belakangan. Ia menyebut pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam penyusunan kebijakan impor masa mendatang.
“Yang disiapkan itu sederhana. Kami sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu saja. Jadi dari pengalaman yang ada, kami akan perbaiki mekanismenya untuk tahun depan,” ujarnya.