Makin Banyak Orang Pakai BBM Non-Subsidi, Negara Bisa Hemat Rp12,6 T
- Banyak konsumen beralih dari BBM subsidi Pertalite ke BBM non-subsidi dengan oktan lebih tinggi.
- Penjualan harian Pertalite turun 5,10 persen, sementara penjualan BBM non-subsidi naik 19,21 persen.
- Kebutuhan kompensasi Pertalite diproyeksikan turun Rp12,61 triliun.
Jakarta, FORTUNE - Pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mulai bergeser. Kini kian banyak pengguna kendaraan beralih dari BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) ke BBM non-subsidi yang beroktan lebih tinggi. Pergeseran yang terjadi sejak pertengahan 2025 ini bakal berdampak signifikan terhadap pengeluaran negara, karena kompensasi BBM subsidi berkurang hingga belasan triliun rupiah.
Perubahan pola yang terjadi di lapangan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (1/10).
Data Kementerian ESDM menunjukkan penjualan harian Pertalite turun dari 81.106 kiloliter (KL) pada 2024 menjadi 76.970 KL pada 2025, atau turun 5,10 persen.
Sebaliknya, penjualan BBM non-subsidi meningkat dari 19.061 KL menjadi 22.723 KL, alias naik 19,21 persen.
Perubahan ini membuat kebutuhan kompensasi Pertalite diproyeksikan bakal turun signifikan.
“Kompensasi Pertalite yang pada 2024 mencapai Rp48,92 triliun, tahun ini diperkirakan hanya Rp36,31 triliun. Artinya ada efisiensi sebesar Rp12,61 triliun,” kata Laode.
Dari sisi pangsa pasar, BBM non-subsidi juga meningkat tajam, dari 11 persen pada 2024 menjadi 15 persen pada tahun ini.
Total penjualan bensin subsidi diperkirakan turun 1,4 juta KL, sementara penjualan bensin non-subsidi naik 0,8 juta KL atau 14,02 persen. Bahkan, penjualan non-subsidi dari badan usaha non-Pertamina melonjak 91,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
Meski begitu, pemerintah menyatakan tetap menjaga keseimbangan stok BBM di pasaran. Laode menjelaskan badan usaha swasta sempat beroleh tambahan kuota 10 persen dari realisasi penjualan 2024 karena stok menipis pada Agustus–September.
Di sisi lain, Pertamina masih memiliki stok cukup besar sehingga distribusi akan terus dikolaborasikan agar kebutuhan energi masyarakat tetap aman.
Dengan tren pergeseran konsumsi ini, pemerintah berharap efisiensi fiskal dari beban subsidi bisa terus terjaga, sekaligus mendorong transisi penggunaan energi lebih berkualitas.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menilai fenomena ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas BBM.
“Masyarakat makin paham kebutuhan akan BBM berkualitas lebih baik. Isu BBM oplosan yang sempat muncul juga ikut mendorong peralihan,” ujarnya.
