Dampak Kelangkaan Stok BBM, BP-AKR Berpotensi Rumahkan Pegawai
- BP-AKR menghadapi kelangkaan BBM sejak Agustus 2025, berpotensi merumahkan karyawan dan melakukan penyesuaian operasional.
- Pemerintah tawarkan solusi dengan mendorong SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina, namun BP-AKR belum menyepakati opsi tersebut.
- Stok BBM di jaringan SPBU BP-AKR semakin kritis, hanya 1-2 SPBU yang masih menjual bensin, sementara perusahaan menargetkan ekspansi hingga 2030.
Jakarta, FORTUNE - PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), operator jaringan SPBU swasta di Indonesia, menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kondisi ini membuat perusahaan berpotensi merumahkan karyawan, terutama di lini operasional SPBU.
Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan berbagai penyesuaian operasional, mulai dari pengurangan jam layanan hingga efisiensi biaya. Langkah ini ditempuh karena sebagian besar SPBU BP tidak bisa lagi melayani pembelian BBM akibat stok yang kosong.
“Kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, tapi juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan,” kata Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10).
Vanda menegaskan bahwa ancaman merumahkan karyawan semakin nyata jika pasokan BBM tak segera dipulihkan. Saat ini, BP-AKR mempekerjakan sekitar 650 karyawan yang tersebar di 70 SPBU.
Dia mengatakan, stok BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya bisa mencukupi sampai akhir Oktober. Namun, itu pun hanya tersedia di beberapa lokasi saja. "Akhir bulan ini. Akhir bulan sudah habis,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan solusi dengan mendorong SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki sisa kuota impor yang bisa dimanfaatkan. Tahun ini, SPBU swasta sebenarnya telah mendapat tambahan kuota impor 10 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya, sehingga total kuota mencapai 110 persen.
Ganggu ekspansi SPBU BP-AKR
Namun, BP-AKR bersama sejumlah SPBU swasta lain belum menyepakati opsi pembelian base fuel tersebut. Alasannya, produk Pertamina itu mengandung etanol sebesar 3,5 persen, sementara pihak swasta menilai kualitas bahan bakar harus lebih murni agar sesuai standar layanan mereka.
“Kalau hanya 110 persen (izin impor), tentu tidak cukup. Apalagi kami berencana membuka 10 SPBU baru hingga akhir tahun ini,” kata Vanda.
Tambahan kuota impor berperan krusial untuk mendukung rencana ekspansi jangka panjang BP-AKR. Hingga 2030, perusahaan menargetkan dapat mengoperasikan 250 SPBU di seluruh Indonesia, dari total 107 SPBU yang saat ini beroperasi.
Namun, stok BBM di jaringan SPBU BP-AKR semakin kritis. Vanda menyebut hanya 1 hingga 2 SPBU yang masih menjual bensin, dengan perkiraan stok bertahan untuk sebulan ke depan. “Kami mohon mudah-mudahan hari ini kami bisa melihat titik cerah. Saat ini kami belum merumahkan karyawan kami. Namun, itu dapat menjadi satu risiko,” tutur Vanda.
