Apindo Soroti Efek Domino Konflik Iran-AS pada Ekonomi Indonesia
- Apindo menyoroti dampak konflik Iran-AS terhadap ekonomi Indonesia, terutama pada sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, logistik, dan gangguan perdagangan global.
- Kenaikan harga energi global berpotensi memperbesar beban fiskal, memicu inflasi pangan, serta menekan nilai tukar rupiah akibat meningkatnya biaya impor dan volatilitas pasar keuangan.
- Pelaku usaha fokus pada mitigasi melalui efisiensi operasional dan diversifikasi pasokan, sementara Apindo mendorong pemerintah menjaga stabilitas energi, pangan, serta koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang solid.
Jakarta, FORTUNE - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti risiko dari konflik Iran dan Amerika Serikat pada ekonomi Indonesia. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyatakan, industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung dari konflik tersebut.
“Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu,” ujarnya pada Fortune Indonesia, Senin (2/3).
Menurutnya, meski hubungan dagang langsung Indonesia dan Israel relatif terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, distrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan. Sejumlah efek tersebut menjadi faktor yang relevan bagi dunia usaha nasional.
Meski demikian, kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurut Shinta, penutupan Selat Hormuz sangat berpengaruh pada ekonomi dunia, karena menjadi salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20 persen minyak dunia melewati wilayah tersebut.
Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi APBN.
Selain itu, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama apabila bersamaan dengan gangguan global atau pelemahan nilai tukar.
Oleh sebab itu, Shinta menilai stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga apabila dampak konflik meluas dan berkepanjangan.
Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. Apindo menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko tersebut secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara.
Sementara itu, dari sisi eksternal, kondisi risk off global juga mampu meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan moneter dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Langkah Mitigasi
Saat ini, dalam jangka pendek, pelaku usaha tengah fokus pada langkah-langkah mitigasi yang bersifat realistis dan adaptif. Langkah tersebut meliputi penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen lindung nilai yang tersedia.
“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” ungkapnya.
Untuk itu, Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, hingga memberikan dukungan terarah pada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.
Bersamaan dengan hal tersebut, Shinta menilai bahwa penting bagi Indonesia untuk tetap konsisten dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menjaga posisi netral, dan mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Pendekatan yang tidak reaktif akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi domestik,” tegasnya.
Shinta menekankan, stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi pondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha.
“Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” tuturnya.
