140 Desa Belum Teraliri Listrik, Pemerintah Butuh Dana Rp22,08 Triliun
Kementerian ESDM dorong PMN listrik desa untuk PLN.
Dok. IstimewaJakarta, FORTUNE - Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi hingga akhir 2023 masih 99,78 persen, dengan rasio desa berlistrik telah mencapai 99,83 persen—140 desa belum teraliri listrik PLN.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target rasio elektrifikasi dan desa berlistrik 100 persen pada 2024 mencapai Rp22,08 triliun.
Anggaran tersebut rencananya akan didorong melalui penyertaan modal negara (PMN) ke PLN. Desa-desa yang membutuhkan listrik tersebut berada di wilayah Indonesia bagian timur.
"Kehadiran pemerintah harus ada di sini untuk keadilan sosial," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (18/1).
Menurut Jisman, rasio elektrifikasi dan desa berlistrik sebenarnya bisa lebih tinggi tahun lalu. Hanya saja, PMN yang digulirkan pemerintah untuk PLN sebesar Rp6,7 triliun dibatalkan.
"Tadinya sudah dianggarkan dan sudah berkontrak oleh PLN Rp4,5 triliun tapi tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah untuk PMN listrik desa. Kit berharap pemerintah melalui Kemenkeu ke depan bisa menyediakan ini supaya bisa cepat selesai," katanya.
Untuk mempercepat tercapainya target 100 persen elektrifikasi dan desa berlistrik, pemerintah telah menyiapkan tiga pendekatan.
Pertama, memperluas jaringan transmisi PLN ke wilayah-wilayah desa yang saat ini belum teraliri listrik.
Pendekatan ini, lanjut Jisman, diperkirakan akan memakan hampir 60 persen dari kebutuhan anggaran Rp22,08 triliun yang telah dia sebutkan.
Kedua, pembangunan pembangkit komunal menggunakan pembangkit energi setempat yang akan memakan porsi biaya 44,33 persen. Umumnya, upaya ini akan didorong dengan menggunakan pembangkit PLTS dan baterai serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 1,3 GW di 20 lokasi.
Terakhir, dengan anggaran sebesar 0,08 persen dari Rp22,08 triliun, upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik akan didorong lewat program Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) oleh PLN dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) yang diinisiasi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.
"Ada SPEL dari PLN dan ada APDAL dari program EBTKE untuk yang (lokasinya) sangat sulit terutama yang di Papua, yang mungkin 10-15 tahun ke depan belum terjangkau," ujarnya.
Perbedaan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik
Jisman juga menjelaskan musabab selisih antara rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik yang mencapai hampir 0,05 persen.
Alasan rasio elektrifikasi lebih, kata dia, adalah penghitungan hanya ditujukan pada jumlah penyediaan listrik PLN terhadap jumlah total rumah tangga di Indonesia.
Perbandingan ini tidak menghitung jumlah elektrifikasi yang berasal dari listrik non-PLN seperti dari program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dan program PLTMH yang digagas Kementerian ESDM untuk melistriki wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar).
Dengan melihat rasio elektrifikasi, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan mencapai 185.662 hingga akhir 2023.
Sementara, 140 desa yang belum teraliri listrik, berdasarkan rasio desa berlistrik, terdiri dari 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
"Kita harus melakukan identifikasi-identifikasi kembali terkait daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang remote, yang masih belum terlistrikan. Ini juga akan menjadi program kita di tahun-tahun 2024 dan ke depan. Kita masih realisasinya itu masih 99,78 persen, cuma yang 0,22 persen ini yang memang perlu diselesaikan di tahun 2024," kata Arifin.
