AS Selidiki Praktik Dagang RI hingga Cina, Tarif Baru Disiapkan

Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka penyelidikan perdagangan baru terhadap sejumlah mitra dagang utama, termasuk Cina, Uni Eropa, Meksiko, hingga Indonesia. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar program tarif global yang sebelumnya diterapkan pemerintah.

Penyelidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme Section 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengenakan tarif terhadap negara yang dinilai melakukan praktik perdagangan tidak adil. Proses investigasi akan menilai berbagai kebijakan dan praktik perdagangan yang berpotensi merugikan industri domestik Amerika.

Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer mengatakan kebijakan ini tetap sejalan dengan strategi perdagangan Presiden Trump untuk melindungi ekonomi domestik. “Kebijakan perdagangan Presiden tetap sama,” kata Jamieson Greer, mengutip CNBC International, Kamis (12/3)

Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari langkah tersebut adalah melindungi tenaga kerja Amerika sekaligus memastikan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dengan negara mitra. “Melindungi lapangan kerja Amerika dan untuk memastikan kita memiliki perdagangan yang adil dengan mitra dagang kita,” ujar Greer.

Menurut Greer, investigasi ini akan menyoroti berbagai tindakan, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi industri, khususnya di sektor manufaktur. Pemerintah AS menilai kondisi tersebut berpotensi memicu surplus perdagangan besar di sejumlah negara.

“Kami memperkirakan bahwa investigasi ini akan mengungkap berbagai praktik perdagangan tidak adil yang terkait dengan kelebihan kapasitas dan produksi di manufaktur,” katanya.

Ia menilai sejumlah mitra dagang utama memiliki kapasitas produksi yang tidak sejalan dengan permintaan pasar, sehingga berkontribusi pada surplus perdagangan yang terus meningkat.

“Pandangan kami adalah bahwa mitra dagang utama masih memiliki kapasitas produksi yang benar-benar tidak terikat dari insentif pasar untuk permintaan domestik dan global,” ucap Greerm

Nelansir Reuters, selain Cina, Uni Eropa, dan Meksiko, penyelidikan juga mencakup Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Singapura, Swiss, Norwegia, serta sejumlah negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, Bangladesh, dan Thailand.

Greer mengatakan investigasi akan difokuskan pada ekonomi yang diduga memiliki kelebihan kapasitas struktural di sektor industri.

“Oleh karena itu, investigasi ini akan berfokus pada perekonomian yang berdasarkan bukti menunjukkan kelebihan kapasitas dan produksi struktural di berbagai sektor manufaktur, misalnya melalui surplus perdagangan yang lebih besar dan berkelanjutan atau kapasitas yang kurang dimanfaatkan atau tidak digunakan,” katanya.

Sejumlah sektor industri menjadi sorotan dalam penyelidikan tersebut. Pemerintah AS menilai industri otomotif di Cina dan Jepang mengalami kelebihan kapasitas produksi. Selain itu, kapasitas produksi kendaraan listrik di China disebut telah melampaui permintaan domestik.

Produsen mobil listrik Cina BYD juga disebut terus memperluas jaringan pabrik di luar negeri, termasuk di Uzbekistan, Thailand, Brasil, Hungaria, dan Turki, serta berencana meningkatkan kapasitas produksi di Eropa.

Selain sektor otomotif, pemerintah AS juga menyoroti indikasi kelebihan kapasitas di berbagai negara lain. Misalnya, surplus perdagangan besar di Jerman dan Irlandia disebut sebagai indikator kapasitas berlebih di Uni Eropa, sementara Singapura dinilai memiliki kelebihan kapasitas di sektor semikonduktor. Norwegia juga disebut memiliki kapasitas berlebih berdasarkan besarnya ekspor bahan bakar dan produk perikanan.

Di luar isu kapasitas industri, Washington juga berencana membuka investigasi tambahan terkait praktik kerja paksa di lebih dari 60 negara. Penyelidikan ini berpotensi berujung pada pembatasan atau larangan impor terhadap produk yang dihasilkan melalui tenaga kerja paksa.

Greer mengatakan pemerintah AS memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk merespons praktik perdagangan yang dinilai merugikan.

“Dia akan menemukan cara untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil. Dia akan menemukan cara untuk menurunkan defisit perdagangan kita. Dia akan menemukan cara untuk melindungi manufaktur AS. Kita memiliki banyak alat untuk melakukan itu,” kata Greer mengenai kebijakan perdagangan Trump.

Langkah penyelidikan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk kembali menekan mitra dagang melalui kebijakan tarif setelah putusan Mahkamah Agung melemahkan dasar hukum sebagian tarif sebelumnya.

Mahkamah Agung AS sebelumnya menyatakan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan bea masuk melalui Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Menyusul putusan tersebut, Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif global sementara sebesar 10 persen di bawah Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan, yang berlaku selama 150 hari.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperkirakan tarif perdagangan Amerika akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam beberapa bulan ke depan setelah studi perdagangan yang dilakukan pemerintah selesai.

“Adalah keyakinan kuat saya bahwa tarif akan kembali ke tingkat lama dalam lima bulan, dan itu adalah otoritas yang sangat lengkap,” kata Scott Bessent.

Ia menilai dasar hukum yang digunakan pemerintah kali ini lebih kuat dibandingkan upaya sebelumnya karena telah diuji dalam berbagai gugatan hukum selama puluhan tahun.

“Mereka telah bertahan dari lebih dari 4.000 tantangan hukum. Mereka bergerak lebih lambat, tetapi mereka lebih kuat,” kata Bessent.