Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani dalam keterangan pers terkait perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-AS. (Youtube.com/Sekretaris Kabinet)

Intinya Sih

Sisi Positif

Rosan Roeslani mengusulkan tambahan anggaran Rp578,93 miliar untuk 2027 agar total mencapai Rp1,2 triliun, mendukung target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun.
Tambahan dana akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan penguatan penanaman modal serta hilirisasi guna mempercepat pencapaian target investasi.
BKPM menyiapkan inovasi OSS berbasis AI, big data, dan blockchain serta integrasi RDTR daerah untuk memperkuat iklim investasi dan percepatan perizinan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengusulkan tambahan anggaran Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027 seiring dengan meningkatnya target realisasi investasi nasional menjadi Rp2.322 triliun.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6), Rosan mengatakan target investasi 2027 tersebut meningkat 13,8 persen dibandingkan dengan target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun. Realisasi tersebut diharapkan berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

"Pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang kami terima adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026. Angka ini baru memenuhi 52 persen kebutuhan kementerian sebesar Rp1,2 triliun secara minimal,” kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara virtual, Senin (15/6).

Guna mendukung pencapaian target tersebut, Rosan mengusulkan tambahan anggaran bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp578,93 miliar pada tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, total anggaran kementerian diharapkan mencapai Rp1,2 triliun, sesuai kebutuhan minimal operasional dan pelaksanaan program strategis.

Semula, kementerian bahkan mengajukan kebutuhan anggaran hingga Rp2,19 triliun untuk mendukung pencapaian target investasi nasional.

“Kami berharap dukungan dan pertimbangan pimpinan serta anggota Komisi XII agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2027 dapat terpenuhi sehingga total anggaran menjadi Rp1,2 triliun,” kata Rosan.

Apabila disetujui, anggaran sebesar Rp1,2 triliun tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen senilai Rp579,94 miliar dan program penanaman modal serta hilirisasi sebesar Rp624,12 miliar.

Selain mengejar peningkatan nilai investasi, BKPM juga menyiapkan sejumlah program strategis pada 2027 untuk memperkuat iklim investasi nasional. Salah satunya adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain guna meningkatkan akurasi, transparansi, serta keandalan layanan perizinan investasi.

Menurut Rosan, integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten dan kota ke dalam sistem OSS juga menjadi prioritas karena dinilai dapat mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian bagi investor.

“Yang paling penting juga adalah memperluas integrasi RDTR kabupaten/kota ke sistem OSS,” ujarnya.

Di sisi lain, BKPM menempatkan penguatan tata kelola investasi nasional sebagai agenda utama pada 2027 melalui percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Langkah tersebut antara lain diwujudkan dengan percepatan penerbitan Rancangan Peraturan Presiden tentang hilirisasi investasi strategis, pengawalan terhadap 18 proyek hilirisasi prioritas, serta percepatan realisasi investasi pada 28 komoditas strategis nasional.