Indeks Persaingan Usaha Indonesia Meningkat Jadi 4,91 pada 2023
Tiga dari tujuh dimensi IPU alami penurunan pada 2023.
Diseminasi Indeks Persaingan Usaha Indonesia 2023. (Doc: KPPU)Jakarta, FORTUNE - Center for Economics and Development Studies Universitas Padjadjaran (CEDS Unpad) mencatat adanya peningkatan Indeks Persaingan Usaha (IPU) di Indonesia dari 4,87 pada 2022 menjadi 4,91 pada 2023.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Maman Setiawan, mengatakan CEDS telah mengukur IPU Indonesia dengan menggunakan berbagai dimensi, seperti structure-conduct-performance (SCP), regulasi, penawaran, permintaan, dan kelembagaan. Pengukuran ini melibatkan survei terhadap 34 provinsi dan 15 sektor ekonomi dengan responden dari berbagai institusi pemangku kepentingan.
"Sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 trennya meningkat, hanya ketika pandemi Covid-19 banyak keterbatasan sehingga mengalami penurunan," ujarnya dalam Diseminasi Kajian IPU 2023, Kamis (11/1).
Maman mengatakan bahwa berdasarkan kajian berbasis persepsi, sejumlah dimensi mengalami peningkatan dalam IPU 2023, yaitu perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran.
Peningkatan skor pada dimensi perilaku pada 2022 terlihat dari mulanya level 3,96 menjadi 4,03 pada 2023, dimensi kinerja level 4,81 menjadi 4,85, dimensi regulasi level 5,7 menjadi 6,12, dan dimensi penawaran level 5,16 menjadi 5,26.
Meski demikian, terdapat tiga dimensi IPU yang skornya turun. Pertama, dimensi struktur pasar bergeser dari 4,66 (2022) menjadi 4,61 (2023); kemudian, dimensi permintaan pasar dari 4,55 menjadi 4,48; dan dimensi kelembagaan persaingan usaha dari 5,23 menjadi 5,03.
Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam nilai indeks, sedangkan Papua Barat, D.I. Aceh, dan Maluku Utara menempati nilai indeks terendah.
Hasil kajian IPU juga menunjukkan bahwa tiga sektor dengan tingkat persaingan usaha terendah adalah pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta pertambangan dan penggalian.
Sebaliknya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa keuangan dan asuransi memiliki persaingan usaha tertinggi.
Rekomendasi
Menurut Maman, peningkatan IPU menunjukkan peningkatan kinerja daya saing. Tetapi, IPU masih bersifat parsial dalam industri, price-cost margin, hambatan masuk dan indikator lainnya. Ini lantaran IPU biasanya masih spesifik dan terbatas membahas persaingan usaha satu atau beberapa sektor seperti persaingan usaha pada sektor industri makanan, tekstil, penerbangan, dan lain-lain.
"Indikator persaingan usaha belum ada yang secara komprehensif mengukur persaingan usaha secara nasional," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, P.N. Laksmi Kusumawati, berharap dengan IPU yang lebih lengkap ke depannya, pemerintah dapat melihat lebih komprehensif apa saja yang mempengaruhi persaingan usaha yang sehat dan bagaimana mengembangkannya.
"Dengan adanya persaingan usaha yang sehat kita bisa menurunkan barriers to entry untuk perusahaan sehingga mereka memiliki akses untuk berkontribusi ke perekonomian," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, CEDS Unpad memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk memfasilitasi pasar secara adil dan tidak memfasilitasi monopoli serta menghilangkan berbagai hambatan masuk.
Pemerintah diharapkan mendorong stabilitas di dalam permintaan dan penawaran termasuk mendorong agar semakin bervariasinya ketersediaan input dan output dalam pasar.
CEDS juga merekomendasikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPU pada dimensi perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran.
Selain itu, perlu dievaluasi dan ditingkatkan kinerja pada dimensi struktur, permintaan, dan kelembagaan.
