Kemenhub Bangun Fasilitas Uji Kendaraan Pertama di RI Rp1,74 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek bertaraf internasional ini akan mendukung kegiatan ekspor produk-produk otomotif rakitan Indonesia, khususnya dari pabrik-pabrik yang beroperasi di sekitar Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok.

"Proving ground sendiri adalah kegiatan outdoor. Dan dapat saya sampaikan, ini adalah pertama kali di Indonesia. Selama ini kita melakukannya di luar Indonesia. Setelah melakukan pengujian, baru kita bisa ekspor. Sekarang kita bisa melakukan sendiri," ujarnya dalam Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10).

Budi menuturkan, ada 17 perusahaan nasional dan asing yang berminat dengan proyek KPBU tersebut. Namun, Kemenhub akhirnya memutuskan menggandeng perusahaan Jepang sebagai mitra dengan membentuk satu konsorsium PT Indonesia International Automotive Proving Ground.

Anggota konsorsium tersebut di antaranya PT Gobel Indonesia, PT Bintang Pradipa Persada, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas Infrastructure, PT Hutama Karya, Astra Daihatsu Motor. "Kita akhirnya menetapkan satu konsorsium Indonesia-Jepang, tapi Indonesia tetap mayoritas," tuturnya. 

Dengan menggandeng Jepang, pemerintah juga mendorong terjadinya alih pengetahuan dan alih teknologi agar proyek proving ground kedepan bisa dikuasai SDM Indonesia. "Kepada Jepang, kami bicara intensif kita minta untuk memberikan ahli teknologi berkaitan dengan proving ground. Karena suatu keniscayaan kita harus mampu melakukannya," imbuhnya.

Menhub mengatakan, pembangunan proving ground tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor di tingkat nasional maupun internasional. Secara kualitas udara melalui pengendalian tingkat emisi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia.

Proving Ground Bekasi dilandasi oleh Association of Southeast Asian Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) sektor otomotif, di mana pengujian kendaraan bermotor mengikuti standar United Nations Economic Commission for Europe Vehicle Regulations.

Menhub menjelaskan, groundbreaking pembangunan BPLJSKB rencananya akan dilaksanakan pada pekan pertama November mendatang. Harapannya, dalam dua tahun pembangunan fasilitas tersebut dapat beroperasi dan mulai menguji coba kendaraan. 

Melalui skema KPBU, Menhub mengungkapkan bahwa negara mendapatkan ruang pendanaan yang efisien. Skema ini juga didukung Kementerian Keuangan melalui special mission vehicle-nya yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) agar lebih mudah mendapat kredit dari perbankan (bankable).

Dalam hal ini, PT PII membantu penjaminan KPBU paving ground melalui Project Development Facility (DPF) berupa pendanaan berkelanjutan atau availability payment. Dengan cara ini, pemerintah memberikan jaminan pengembalian kepada lembaga keuangan selama proyek berjalan, yakni 15 tahun.

"Availability payment memang satu struktur yang save untuk para investor. Tapi meski demikian, kami detail melihat bagaimana value engineering dengan baik sehingga di satu sisi negara tetap mendapatkan ruang yang efisien dan investor tetap dapat ruang keuntungan," jelasnya. 

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan secara total nilai proyek KPBU proving ground di Bekasi mencapai Rp1,74 triliun. Dengan bantuan PT PII, proyek tersebut dapat mencapai Internal Rate of Return (IRR) hingga 11 persen. "Dengan perkiraan availability payment yang akan diberikan pemerintah mencapai Rp341 miliar per tahun," ucapnya.

"Tadi disampaikan proyek ini akan dibangun dalam dua tahun. Dan kemudian berusia 15 tahun, termasuk disampaikan oleh Pak Luky, tidak hanya pembangunan fisik namun keseluruhan sistem bahkan hingga maintanencenya. Tentu ini adalah sebuah proyek komprehensif," tambah Sri Mulyani

Bendahara Negara menuturukan, fasilitas yang diberikan PT PII untuk proyek di lahan seluas 90 hektare itu adalah satu dari sekian fasilitas Kementerian Keuangan untuk membantu kementerian/lembaga mencapai tujuan pembangunan, tanpa terus tergantung pada anggaran APBN murni.

"Namun juga mengundang atau crowding in lembaga swasta dan dana swasta sehingga bisa mempercepat atau mengakselerasi pembangunan yang sifatnya strategis dan dibutuhkan perekonomian indonesia." tuturnya.

PDF sendiri sudah dimulai sejak April 2019 dengan melakukan persiapan proyek secara komprehensif. Selain agar bank tertarik melakukan pendanaan, Project PDF juga membantu kementerian membuat proyek proving ground lebih menarik bagi investor internasional.

"Sehingga pengadaan dilakukan dengan standar global dan yang dimenangkan oleh konsorsium tadi antara Indonesia dengan luar negeri, terutama dari Jepang, dan kita berharap ini akan meningkatkan juga confidence terhadap kemampuan di dalam ikut serta procurement yang berskala global," tandasnya.