Pertamina Disebut Pangkas Kuota Pertalite di Papua

Jakarta, FORTUNE - Agen Penyalur Premium dan Minyak Solar (APMS) Kabupaten Jayawijaya, Papua, menyebut PT Pertamina (Persero) melakukan pemangkasan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 50 hingga 60 kiloliter (KL)

Yoni, penanggung jawab APMS Anwarudin dan Lasminingsih, di Wamena, Minggu (4/7), mengatakan pengurangan ini mengakibatkan masyarakat Jayawijaya menduga ada pembatasan yang diberlakukan pihak APMS terhadap pembelian Pertalite.

"Sebenarnya kami tidak pernah melakukan pembatasan. Hanya saja pendistribusian harus dilakukan seimbang," ujarnya seperti dikutip Antara, Minggu (3/7).

Ia mengatakan kuota Pertalite di APMS Anwarudin sebelumnya adalah 325 kiloliter. Namun, lantaran terdapat pengurangan 50 kiloliter, yang diterima hanya 272 kiloliter.

"Sedangkan untuk solar, kuota tetap 90 Kl," katanya.

Untuk APMS Lasminingsih, kuota Pertalite yang sebelumnya 360 kiloliter dikurangi 60 kiloliter sehingga menjadi 300 kiloliter. Alokasi untuk solar tak dipangkas atau tetap 120 kiloliter, ujarnya.​​​​​

Meski terjadi pengurangan Pertalite, Yoni memastikan bahwa pihak Pertamina telah menambah pasokan BBM jenis Pertamax dan Dextalite.

"Di APMS Anwarudin, untuk Pertamax ada tambahan 65 kiloliter dan Dextalite 110 kiloliter. Kalau di Lasminingsih, produk Pertamax ada tambahan 50 kiloliter dan dextalite 100 kiloliter. Ini harus didistribusikan semua sehingga memang harus seimbang," katanya.

Pun demikian, tutur Yoni, banyak warga memilih Pertalite dan Solar ketimbang Pertamax dan Dextalite. Pasalnya, selisih harga bahan bakar tersebut cukup besar.

"Contoh Pertalite ke Pertamax, itu punya selisih harga Rp5.100. Sedangkan Solar ke Dextalite selisih harganya Rp8.100 per liter," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir minyak dan gas (BPH Migas) Saleh Abdurahman mengatakan konsumsi BBM jenis Pertalite dan Solar melonjak cukup sejak awal Januari hingga 20 Juni 2022.

Berdasarkan data yang dimiliki lembaganya, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) untuk Solar sudah di atas 50 persen. Bahkan, konsumsi rata-rata bulanan Solar sudah mengalami kelebihan 10 persen.

"Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi subsidi habis Oktober atau November," ujarnya dalam Webinar Virtual 'Generating Stakeholders Support For Achievieng Effectiveness of Duel and LPG Subsidies', Rabu (29/6)

Tak hanya Solar, JBPK Pertalite juga mengakan hal serupa. Hingga 20 Juni lalu, penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite telah berada di angka 13.266.430.598 kilo liter (KL) atau 57,56 persen dari kuota 23.047.694.000 (KL).

Untuk itu, kata Saleh, pemerintah melakukan langkah pengendalian dan pengawasan agar konsumsi tak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Terlebih, kuota BBM bersubsidi tersebut sebenarnya sudah ditambah oleh pemerintah untuk mencegah kelangkaan.

Beberapa langkah pengendalian yang dilakukan BPH Migas di antaranya adalah pengaturan konsumen/pengguna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014.