Comscore Tracker
NEWS

Presiden Minta Anggaran Tak Terduga Digunakan untuk Tekan Inflasi

Biaya angkut mahal bikin harga pangan tak merata di daerah.

Presiden Minta Anggaran Tak Terduga Digunakan untuk Tekan InflasiPresiden Jokowi saat memberi keterangan pers di penanaman Kelapa Genjah, Kamis (11/8). (tangkapan layar)

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggunakan anggaran tak terduga untuk membantu mengatasi masalah inflasi. Salah satunya menurunkan biaya distribusi atau logistik yang dianggap mahal hingga sekarang.

"Transportasi itu mustinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada. Gunakan. Dan saya sudah perintahkan Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ujarnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (18/8).

Memang kata dia, selama ini pemerintah menghadapi masalah mahalnya transportasi atau logistik pengangkut barang.  Ia mencontohkan, misalnya, harga beras di Merauke bisa sangat murah karena memiliki sentra produksi. Sementara di sana konsumsinya rendah sehingga pasokan melimpah.

Padahal, di saat bersamaan, ada wilayah yang kekurangan stok beras dan harganya telah melambung. Dengan biaya logistik yang murah, ia yakin masalah ini bisa terselesaikan.

"Kepala daerah menyampaikan kepada saya: 'Pak beras kita melimpah di sini tapi enggak ada yang beli. Harganya murah Rp6.000 per kg.' Saya cek ke bawah benar harga Rp6.000. Daerah lain kekurangan beras. Kenapa enggak ambil dari Merauke yang harga murah," tuturnya.

Daerah harus bekerja sama

Dalam kesempatan sama, ia juga kembali mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi situasi tidak mudah.  Semua negara mengahadapi situasi yang karena itu, pemerintah tak boleh bekerja sesuai rutinitas. 

"Tidak bisa kita memakai standar baku. Standar pakem tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati walikota juga sama. Enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak bisa lagi kita bekerja hanya melihat makronya saja. Enggak bisa. Enggak akan jalan. Percaya saya," tegasnya

Dalam hal harga, ia meminta jajaran pemerintahan daerah mulai dari bupati, walikota hingga gubernur bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah dan pusat (TPID dan TPIP). 

"Tanyakan. Di daerah kita, apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja bawang merah. Bisa saja cabai. Dan dicek. TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai melimpah, pasokan beras melimpah. Disambungkan," jelasnya.

Related Articles