Project Dunbar, Kolaborasi 4 Bank Sentral untuk Mata Uang Digital
Afsel, Australia, Malaysia, Singapura bermitra untuk CDBC.
ShutterStock/Chan2545Jakarta, FORTUNE - Bank sentral Australia, Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan mengumumkan kerja sama untuk melakukan uji coba mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam penyelesaian internasional. Inisiatif yang disebut Project Dunbar itu bertujuan untuk mengembangkan prototipe platform bersama untuk transaksi lintas batas menggunakan beberapa CBDC.
Dipimpin oleh Pusat Inovasi Hub Singapura, platform multi-CBDC ini akan memungkinkan lembaga keuangan untuk bertransaksi langsung satu sama lain dalam mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral yang berpartisipasi, menghilangkan kebutuhan akan perantara, serta memangkas waktu dan biaya transaksi.
Dikutip dari situs resmi Bank for International Settlements (BIS), proyek ini akan menggaet banyak mitra untuk mengembangkan prototipe teknis pada platform teknologi yang mendistribusikan beragam jenis buku besar.
Platform ini juga akan mengeksplorasi tata kelola dan desain operasi yang berbeda dan memungkinkan bank sentral untuk berbagi infrastruktur CBDC. Dalam kolaborasi tersebut, pakar sektor publik dan swasta yang terlibat akan saling diuntungkan meski berada di yurisdiksi dan area operasi yang berbeda.
Proyek Dunbar juga akan mengeksplorasi dimensi internasional dari desain CBDC dan mendukung upaya peta jalan G20 untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.
Hasil akhir yang rencananya diterbitkan pada awal 2022 itu diharapkan dapat memberi informasi pengembangan platform masa depan untuk penyelesaian masalah global dan regional. Prototipe tersebut akan didemonstrasikan di Singapore FinTech Festival pada November 2021.
"Proyek Dunbar yang menggunakan platform multi-CBDC untuk memfasilitasi transfer dana multi-mata uang dengan lancar merupakan kontribusi signifikan terhadap visi global untuk membuat pembayaran lebih murah dan lebih cepat. Temuan tentang bagaimana platform bersama dapat diatur secara efektif dan efisien akan membentuk cetak biru dari sistem pembayaran generasi berikutnya," kata Sopnendu Mohanty, Chief FinTech Officer, Monetary Authority of Singapore.
Tingkatkan Pembayaran Antar Negara
Asisten Gubernur (Sistem Keuangan) Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, mengatakan peningkatkan pembayaran lintas batas telah menjadi prioritas tak hanya bagi otoritas moneter global melainkan juga program yang mereka fokuskan di dalam negeri.
"Kami senang dapat berkolaborasi dengan BIS Innovation Hub dan mitra bank sentral dalam inisiatif penting ini untuk mengeksplorasi bagaimana platform bersama sejumlah CBDC dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan, biaya, dan transparansi transaksi grosir lintas batas," ucapnya.
Sementara Asisten Gubernur Bank Negara Malaysia Fraziali Ismail menuturkan platform bersama multi-CBDC di bawah Project Dunbar penting karena berpotensi melampaui aturan pembayaran lama dan berfungsi sebagai dasar untuk platform penyelesaian internasional yang lebih efisien.
"Kami berharap proyek ini akan memacu kolaborasi publik-swasta yang lebih besar untuk memungkinkan pembayaran lintas batas yang cepat dan tanpa gesekan dengan menggabungkan manfaat teknologi buku besar yang terdistribusi dan efisiensi dari platform bersama," tuturnya
Rencana BI Kembangkan CDBC
Di Indonesia, pengembangan CDBC sebenarnya juga telah dikaji Bank Indonesia sejak 2018. Namun hingga kini proyek tersebut tak kunjung terealisasi karena berisiko menghancurkan keseluruhan sistem perbankan yang telah ada di dalam negeri
"Kalau sebuah bank sentral mengeluarkan CBDC secara salah desain, dia akan menghancurkan semua bank,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam diskusi virtual 25 Agustus lalu..
Menurut Erwin, teknologi sebetulnya sudah memungkinkan Bank Indonesia mengeluarkan CDBC seperti cryptocurrency. Namun, apabila uang digital BI dapat dipergunakan langsung oleh masyarakat, perbankan komersial berpotensi tidak lagi dibutuhkan masyarakat.
Kendati demikian, jika arus digitalisasi menguat, bank sentral tetap akan melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan uang digital. Saat ini BI sedang memikirkan cara agar uang digital tersebut dapat relevan dan tidak menghancurkan keseluruhan sistem perbankan yang telah ada di Indonesia.
Alasan lain belum diterbitkannya CDBC oleh BI adalah belum direvisinya Undang-Undang yang selama ini hanya mengakui penggunaan mata uang fisik dalam bentuk kertas atau koin. Di sisi lain, menurut Erwin, setiap kementerian dan lembaga pemerintah juga masih perlu bersinergi membuat strategi nasional menghadapi digitalisasi.
"Karena ada beberapa hal tentang infrastruktur digital yang harus dibangun dulu, termasuk sistem hukum, khususnya perlindungan data dan konsumen," imbuh Erwin.
