Comscore Tracker
NEWS

Sri Mulyani Mau Indonesia Buka Pariwisata Meski Covid-19 Masih Ada

Menkeu ungkap kunci sukses pariwisata meski covid masih ada.

Sri Mulyani Mau Indonesia Buka Pariwisata Meski Covid-19 Masih AdaMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor pariwisata bisa dibuka kembali meski Covid-19 masih menjadi momok bagi banyak orang. Namun, kreativitas dan inovasi dalam menarik wisatawan di tengah ketakutan atas hal tersebut menjadi sangat penting.

Menurutnya, hal ini pula yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara di dunia. Mereka merancang kebijakan agar bisa hidup bersama Covid-19 sekaligus membuka sektor pariwisatanya untuk para turis asing maupun domestik.

"Karena itu, bagaimana kita bisa menarik pariwisata meskipun kita hidup bersama Covid-19 ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi wisata di mana saja. Semua negara sedang mencoba mendesain kebijakan hidup bersama Covid-19 namun tetap bisa membuka pariwisatanya," ujarnya dalam rapat koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (27/9).

Jika Indonesia tidak ikut melakukan hal serupa, lanjut Sri Mulyani, maka pemulihan sektor pariwisatanya sangat mungkin akan tertinggal. Padahal sektor pariwisata punya sumbangan cukup besar terhadap perekonomian serta turut berkontribusi mendatangkan devisa.

"Saya harap Indonesia tidak akan tertinggal dan memiliki ide-ide cemerlang dan inovatif sehingga kita tetap bisa memposisikan Indonesia terutama dari destinasi pariwisata yang selama ini kita kembangkan," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara mengatakan pemerintah juga memastikan akan terus mendukung pengembangan tujuan pariwisata prioritas melalui APBN. Tahun depan misalnya, terdapat cadangan anggaran sebesar Rp9,2 triliun yang terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat Rp6,5 triliun dan Rp2,8 triliun melalui transfer ke daerah.

"Dengan anggaran itu diharapkan dapat mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dari tiga aspek: aksesibilitas, atraksi, dan amenitas, dan dari sisi promosi dan partisipasi pelaku swasta," ujarnya. 

Sementara tahun ini, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp7,67 triliun untuk pemulihan pariwisata yang dialokasikan kepada klaster program prioritas. Beberapa di antaranya untuk stimulus dalam program bangga buatan Indonesia sebesar Rp200 miliar, simulus perfilman Rp266 miliar, dan untuk stimulus menunjang fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 serta juga bagi tenaga kesehatan yang mencapai Rp298,6 miliar.

"Ini tentu di atas program-program lain yang telah saya sampaikan itu dana untuk pemulihan ekonomi yang lebih dari Rp700 triliun," imbuhnya.

Pemangkasan Anggaran Kemenparekraf

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menjelaskan soal pemangkasan (relokasi dan refocusing) anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang cukup besar tahun ini. Totalnya mencapai 58,7 persen dari pagu awal Rp4.907.148.382.000 menjadi Rp2.880.366.582.000.

Ia menerangkan, penghematan tersebut dilakukan karena meningkatnya anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 yang mengalami lonjakan kasus akibat varian Delta. Program penanganan kesehatan melonjak sangat tinggi dari yang awalnya hanya Rp130-Rp140 triliun di atas Rp220 triliun. 

"Sebetulnya ini untuk mendukung sektor pariwisata. Karena tidak mungkin masyarakat akan berwisata dan meningkatkan demand terhadap industri kreatif apabila terancam oleh pandemi Covid-19. Sehingga anggaran kita untuk vaksinasi yang di atas Rp50 triliun, dan jumlah pasien yang berjatuhan yang terkena Covid-19 semuanya menggunakan anggaran pemerintah," tuturnya.

Tak hanya itu, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga melonjak karena pemerintah harus memperluas subsidi dan jaring pengaman sosial ketika pengetatan PPKM dilakukan. 

"Memang terpaksa mengurangi anggaran anggaran kementerian/lembaga. Jadi apa yang disampaikan Pak Sandi betul. (Pemotongan anggaran) itu bukan suatu intensi atau keinginan tapi ini sebuah prioritas. Dan berkat itu Indonesia termasuk negara yang bisa melakukan pengendalian Delta secara cukup singkat dan efektif," tandasnya.

Related Articles