Sri Mulyani Sebut Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 Miliar
Masih ada 60 persen anggaran yang bisa dibelanjakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani elantik 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan pejabat non eselon setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Doc: Kemenkeu)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan realisasi belanja negara transaksi kartu kredit pemerintah telah mencapai Rp427 miliar per kuartal II-2023. Ini jauh lebih tinggi dari 2019 yang sebesar Rp243 miliar dan diproyeksikan akan lebih tinggi dari Rp753 miliar pada 2022 pada akhir tahun ini.
"Kami optimistis penggunaan KKP tahun ini akan terus lebih tinggi 80 persen dari penggunaan KKP tahun lalu," ujarnya dalam pembukaan Business Matching Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8).
Menurutnya penggunaan kartu kredit membuat belanja anggaran lebih efektif dan efisien. Sebab, Kementerian Keuangan dapat melacak belanja negara lebih cepat dan akurat.
"Dengan adanya kartu kredit ini kita mampu untuk melakukan tracking jauh lebih cepat akurat mengenai belanja dari satuan-satuan kerja," ujarnya.
Sri Mulyani berharap penggunaan kartu kredit akan membuat satuan kerja di tiap kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat
"Dengan menggunakan KKP tentu kita bisa lebih akuntabel dan akurat serta tepat waktu di dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah," katanya.
Minta belanja digenjot
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan masih ada sekitar 60 persen dari APBN 2023 yang bisa dibelanjakan.
Pasalnya, pagu belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Sementara realisasi semester I-2023 baru mencapai Rp1.255,7 triliun.
"Kami mendukung berbagai aktivitas yang menggunakan APBN untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), pemerintah menganggarkan Rp1.112,45 triliun untuk 5,3 juta paket pengadaan. Dari target tersebut, realisasi hingga saat ini mencapai Rp387,81 triliun dengan 768.000 paket.
“Artinya, masih banyak sekali belanja yang bisa dioptimalkan. Saya harap belanja barang dan jasa pada enam bulan terakhir 2023 bisa memacu penggunaan produk dalam negeri,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produk, terutama pada aspek daya saing, kualitas, dan kompetisi harga.
Salah satu upaya yang sedang digencarkan pemerintah adalah peningkatan realisasi belanja untuk produk UMKM dan artisan sebesar Rp250 triliun dalam APBN.
“Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti bagi UMKM, karena masih banyak UMKM yang masih harus bangkit karena terdampak pandemi Covid19,” jelas Sri Mulyani.
