Hadi Tjahjanto Gunakan Manajemen Pertempuran dalam Tugas Menteri ATR

Hadi mengatakan telah meninjau ke lapangan untuk melihat secara langsung  kendala-kendala pertanahan. Dia beserta jajarannya di daerah bakal mempercepat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

“Saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Hadi.

Menuurtnya, Kementerian ATR/BPN akan berupaya mengoptimalkan sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah yang dinilai penting dimiliki setiap pemilik tanah, sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

“(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” tuturnya.

Dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi mengungkapkan akan berfokus menyelesaikan tiga persoalan, yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketiga prioritas ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan masalah tersebut segera diselesaikan. “Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta,” ujarnya.

Hadi optimistis dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. “Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,” ucapnya.