Jakarta, FORTUNE - Perwakilan Pinsar Petelur Nasional (PPN), Suardi, mengeluhkan tekanan biaya produksi yang makin berat akibat kenaikan harga bahan baku pakan, sementara harga telur di tingkat peternak justru berada jauh di bawah harga acuan pemerintah.
Dia menyampaikan keluhan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/10). Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sejak April 2026 dan membuat usaha peternak ayam petelur kian tertekan.
“Sejak April 2026 sampai dengan hari ini, biaya ongkos produksi dan hasil produksi sangat tidak balanced,” kata Suardi dalam RDPU tersebut yang disiarkan secara virtual.
Menurutnya, kenaikan biaya terutama dipicu harga jagung, bungkil kedelai, dan katul. Jagung yang menjadi sekitar 50 persen komposisi pakan kini rata-rata diterima peternak dengan harga hampir Rp8.000 per kilogram. Sementara itu, harga katul naik dari sekitar Rp3.500 menjadi Rp6.000 per kilogram.
Dengan komposisi pakan 50 persen jagung, 15 persen katul, dan 35 persen konsentrat, Suardi menyebut biaya pakan kini mencapai Rp8.155 per kilogram.
Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak masih jauh di bawah harga acuan Rp26.500 per kilogram berdasarkan Perbadan Nomor 6 Tahun 2024. Sejak April, harga telur rata-rata hanya Rp19.200-Rp20.000 per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp17.100 per kilogram pada Juni.
“Para peternak ini mengalami kerugian Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram setiap hari, dikalikan produksi,” ujarnya.
Tekanan tersebut membuat sebagian peternak tidak lagi mampu membeli pakan sehingga sejumlah kandang terpaksa dikosongkan. PPN juga menyebut telur menumpuk di sejumlah daerah karena lemahnya penyerapan pasar.
Karena itu, PPN meminta pemerintah memasukkan telur dalam program bantuan pangan guna membantu menyerap produksi peternak. Mereka juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan jagung.
Suardi memperkirakan peternak membutuhkan sekitar 223.000 ton jagung hingga Februari 2027, terutama di tengah ancaman El Nino.
“Kami mohon sediakan jagung untuk kami dengan harga yang seimbang, sehingga kami bisa terus melanjutkan usaha beternak ayam untuk menghidupi keluarga,” katanya.
Selain itu, PPN meminta pemerintah mengevaluasi tata niaga bahan baku pakan, khususnya bungkil kedelai yang masih bergantung pada impor.
PPN juga berharap Danantara dapat memperkuat sisi hulu dan hilir perunggasan tanpa mengambil alih budidaya dari peternak rakyat. Untuk daerah yang mengalami oversupply seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung, mereka mengusulkan pembangunan pabrik tepung telur dan tepung daging agar produksi dapat terserap.