Indonesia Pertimbangkan Relaksasi TKDN untuk Nego Tarif ke AS
- Pemerintah pertimbangkan relaksasi TKDN untuk produk ICT dalam negosiasi tarif impor AS.
- Tim negosiasi tingkat tinggi akan terbang ke AS pada 20 April 2025 untuk perundingan diplomatik.
- Misi diplomasi bertepatan dengan Spring Meetings IMF dan Bank Dunia di Washington D.C., fokus pada jalur negosiasi bukan retaliasi tarif.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah langkah demi merespons kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, mengatakan wacana relaksasi TKDN ini terutama ditujukan untuk produk-produk teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
“Relaksasi TKDN memang masih dalam tahap kajian. Selama belum ada keputusan resmi, kami belum bisa mengumumkan detailnya ke pihak AS,” kata Faisol saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4).
Ia menjelaskan dalam waktu dekat, pemerintah—melalui Kemenko Perekonomian—akan mengirim surat kepada otoritas AS berisi sejumlah proposal untuk dibahas bersama.
“Dalam waktu dekat Pak Menko Airlangga Hartarto akan melakukan kunjungan guna membahas hal ini. Kita sudah siapkan beberapa opsi usulan. Tinggal menunggu apakah diterima oleh pemerintah AS atau tidak,” ujarnya.
Faisol menyatakan penyesuaian aturan TKDN tersebut memang dirancang khusus untuk mendukung proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai persentase penyesuaian TKDN yang akan ditawarkan, ia belum bisa memberikan jawaban memuaskan.
“Yang jelas, akan ada beberapa penyesuaian,” ujarnya.
Terbang langsung ke AS untuk negosiasi
Tim negosiasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan terbang langsung ke Amerika Serikat pada 20 April mendatang demi melakukan perundingan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan daftar yang akan dibawa untuk negosiasi secara lengkap dalam pertemuan bilateral tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi trade-off untuk meredam dampak kebijakan proteksionis AS.
“Kita siap untuk negosiasi. Saya enggak spekulasi, tapi semua menunya sudah kita siapkan supaya Pak Menko jadi pas negonya bisa lengkap dan cepat,” kata Febrio saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4).
Tim negosiator akan diperkuat oleh jajaran utama kabinet ekonomi, yakni Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Misi diplomasi ini akan bertepatan dengan Spring Meetings IMF dan Bank Dunia yang berlangsung pada 21–26 April 2025 di Washington D.C., sehingga membuka ruang pertemuan intensif dengan berbagai pihak kunci di AS, termasuk United States Trade Representative (USTR).
“Timnya ini total football. Lead-nya Pak Menko, dan terutama Menlu. Jadi, Menlu, Menko, dan Menkeu akan langsung terlibat,” ujar Febrio.
Upaya negosiasi sebenarnya telah berjalan sejak awal April melalui pertemuan dengan perwakilan USTR di Washington. Perwakilan Duta Besar Indonesia untuk AS terus melanjutkan dialog dengan USTR dan menjadi penghubung komunikasi menjelang pertemuan resmi.
Pemerintah menegaskanbahwa jalur yang dipilih adalah diplomasi, bukan retaliasi tarif. Strategi ini dinilai paling tepat untuk menjaga hubungan perdagangan jangka panjang dan melindungi pelaku industri nasional, terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyumbang besar terhadap ekspor ke AS seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki.
