Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Install

Kabut Asap Pekat Karhutla Lumpuhkan Pemadaman Udara, Terutama di Kalteng

3 min read
Kabut Asap Pekat Karhutla Lumpuhkan Pemadaman Udara, Terutama di Kalteng
Personel Manggala Agni Daops Sum XIII-Sarolangun berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Riding, Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Selasa (6/10). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
  • BNPB mencatat 639,23 hektare karhutla masih ditangani di enam provinsi prioritas hingga 12 Oktober; Kalimantan Tengah mendominasi 513,89 hektare, termasuk titik baru di Taman Nasional Tanjung Puting.

  • Kabut asap pekat di Kalimantan Tengah membatasi jarak pandang dan melumpuhkan operasi udara; helikopter waterbombing tidak dapat terbang lebih dari sepekan, sehingga pemadaman darat diperkuat.

  • Karhutla di Kalimantan Selatan masih berat, sementara empat provinsi lain relatif terkendali; BNPB mengandalkan hujan pertengahan Oktober-November dan pemerintah menyiapkan penguatan pengawasan hutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih dalam penanganan di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare hingga Senin (12/10). Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi wilayah terdampak terluas, terutama akibat kemunculan titik kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Dari total luasan karhutla tersebut, Kalteng menyumbang area terbakar terbesar dengan 513,89 hektare. Titik api terdeteksi di kawasan taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.

Meski titik api di kawasan tersebut melanda lahan mineral dan bukan lahan gambut, penanganannya tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pangdam Kalteng telah turun langsung memimpin operasi di lapangan, didukung penambahan personel serta peralatan dari satuan tugas darat.

Penanganan kebakaran di Kalteng saat ini menghadapi kendala teknis akibat terbatasnya jarak pandang yang dipicu kabut asap pekat. Kondisi ini menghambat efektivitas operasi udara, termasuk pengerahan helikopter waterbombing, pesawat pendukung, hingga operasi modifikasi cuaca.

BNPB sebelumnya telah berupaya mengerahkan armada udara dari Palangkaraya dan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor di Banjarmasin. Namun, buruknya visibilitas membuat penerbangan belum dapat menembus area terdampak.

“Untuk heli waterbombing ini sudah hampir seminggu lebih tidak bisa terbang, karena visibilitas rendah,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/10), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain Kalteng, Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kondisi karhutla cukup berat.

Sementara itu, pemadaman di provinsi prioritas lainnya—seperti Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau—relatif lebih terkendali.

Untuk wilayah Sumatra Selatan, operasi udara mulai dapat beroperasi pada Senin (12/10) dan akan diperkuat melalui penambahan armada serta operasi modifikasi cuaca. Operasi waterbombing tetap dialokasikan untuk menjangkau titik api di lokasi terisolasi, seperti Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, dan Halmahera Timur di Maluku Utara.

Guna mempercepat pemadaman seluruh titik api, BNPB mengandalkan potensi hujan alami yang diproyeksikan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Meski demikian, penanganan darat terus dioptimalkan dengan mengerahkan seluruh personel dan peralatan yang tersedia.

Dalam rapat terbatas, Prabowo mengonfirmasi data luasan karhutla yang disampaikan BNPB. Dia mengaku sempat memperkirakan sisa area terbakar masih berada pada kisaran puluhan hingga ratusan ribu hektare sebelum laporan resmi BNPB dirilis.

Sebagai pembenahan jangka panjang dan pengetatan mitigasi bencana, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan kawasan hutan, terutama di area konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting. Ia menginstruksikan agar kebutuhan penambahan personel dikordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan membuka peluang dukungan pelatihan dari TNI dan Polri.

“Saya mau 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo.

    Share Article
    Editorial Team

    Related Articles

    See More