Kementerian ESDM Prediksi Subsidi Listrik 2026 Tembus Rp104,97 Triliun
- Proyeksi subsidi listrik pada 2026 berkisar antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun
- Subsidi diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, dengan target jangkauan 44,88 juta pelanggan
- Kenaikan penjualan listrik sebesar 11,6 persen diproyeksikan pada 2026 menjadi 81,6 TWh
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi subsidi listrik pada 2026 berkisar antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan, kebijakan subsidi listrik untuk tahun depan akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.
"Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, social, fiscal dan lingkungan," ujar Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, dan dikutip secara virtual pada Selasa (1/7).
Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi makro ekonomi 2026 dengan asumsi kurs di kisaran Rp16.500-Rp16.900 per dolas AS. Kemudian harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berada dalam kisaran US$60-80 per barel, dengan inflasi 1,5-3,5 persen.
Dengan demikian, apabila asumsi yang digunakan pada skenario bawah, yakni inflasi 1,5 persen, ICP US$60 per barel, dan kurs Rp16.500 per dolar AS, maka subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp97,37 triliun. Namun, jika skenario makro mencapai batas atas, maka subsidi bisa meningkat menjadi Rp104,97 triliun.
Sementara untuk penerima subsidi listrik, perusaahaan menargetkan menjangkau 44,88 juta pelanggan. Subsidi ini ditargetkan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Selain itu, subsidi jua diberikan kepada sektor bisnis kecil, industri kecil, dan fasilitas sosial.
Pada 2026, ESDM memproyeksikan akan ada kenaikan penjualan sebesar 11,6 persen menjadi 81,6 terawatt hour (TWh), dari realisasi 2025 yang diperkirakan sebesar 73,1 TWh.
Pada tahun depan, juga akan ada kenaikan biaya bahan bakar, imbas dari volatilitas kurs dan ICP sebesar 18,9 persen, dari Rp 92 triliun pada 2025 menjadi Rp 228 triliun pada 2026.
"Jadi biaya pokok penyediaan (BPP) totalnya itu antara Rp581,2 sampai Rp610,1 triliun, atau Rp1828-1920/kWh untuk target jualan disekitar 339,9 TWh," ujar dia.
Upaya Pengendalian Subsidi Listrik
Jisman mengatakan, pemerimtah telah mengupayakan pengendalian subsidi listrik, pasalnya subsidi listrik adalah selisih dari BPP total dengan tarif yang dibebankan kepada masyarakat.
ESDM pun melakukan sejumlah upaya dengan penetapan roadmad specific fuel consumtion (SCF) Pembangkit Tenaga Listrik PLN. "Ini kita minta supaya pembangkitnya itu tidak boros, dan dipelihara dengan baik," ujar dia.
Berikutnya, mengendalikan Harga gas bumi tertentu (HGBT) ditentukan sebesar 7 US$/MMBTU. Selain itu menetapkan ceiling price pembelian tenaga listrik dari IPP yang digunakan oleh PLN.
Pengendalian juga diilakukan melakukan penetapan roadmap penyusutan jaringan tenaga listrik PLN dan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)sebesar US$70/ton.
Kementerian ESDM juga mengusulkan penerapan subsidi listrik rumah tangga harus tepat sasaran melalui pemadanan data pelanggan bersubsidi dengan data kesejahteraan social yang kedepan akan menggunakan data tunggal social ekonoi (DTSEN).
