Mahasiswa Indonesia di Canberra Dukung 'Indonesia Gelap'

Kemudian Forum Mahasiswa Indonesia Canberra menuturkan bahwa selama kurun waktu kurang dari 6 bulan, publik mendapat tontonan inkompetensi para pengelola negara. Mulai dari kacaunya pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG), sengkarut kebijakan penjualan gas elpiji 3 kilogram, kasus pagar laut, hingga pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berbuah pada terlanggarnya hak-hak banyak pihak, termasuk pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen.

“Menurut hemat kami, semua kebijakan dan pernyataan ini tidak melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengkhianati nilai-nilai kenegaraan yang ada dalam konstitusi,” tegas mereka.

Forum Mahasiswa Indonesia Canberra juga menyoroti soal tagar KaburAjaDulu. Mereka memandang bahwa tuntutan tagar #IndonesiaGelap berbanding lurus dengan harapan sebagian golongan masyarakat untuk #KaburAjaDulu.

“Publik juga menyaksikan buruknya pengelolaan negara seperti pembangunan IKN warisan Pemerintahan Joko Widodo di periode lalu, yang menggunakan uang rakyat sebagai totem kegagalan dari janji keberlanjutan pembangunan dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,” sambung mereka.

Forum Mahasiswa Indonesia Canberra juga menyebut Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI yang seharusnya menjalankan fungsi checks and balances dalam mengimbangi eksekutif bak tercocok hidung. Misalnya, enggan menjalankan hak interpelasi maupun hak angket meski mampu. Adapun DPR RI seharusnya dapat merespons semua kegundahan masyarakat ini dengan lebih baik.

“Namun yang kita semua lihat adalah pengkhianatan nilai-nilai penyelenggaraan negara,” ujar Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.

Sementara itu, mereka juga menanggapi soal grup musik Sukatani yang menarik lagu berjudul Bayar Bayar Bayar dari semua platform pemutar musik. Grup musik bergenre punk asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut berujung meminta maaf kepada Kepala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi kepolisian lewat unggahan di Instagram resmi, Kamis (20/2).

“Puncaknya pada 20 Februari kemarin, penguasa malah mempertontonkan kelaliman dengan memberangus lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari seniman punk Sukatani ─ sebuah karya kritik sosial akan oknum aparat yang kerap meminta bayaran untuk memuluskan urusan,” kata Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.

 “Beredarnya video permintaan maaf dari Sukatani menunjukkan, gagalnya negara dalam mengelola ekspresi kebebasan dalam karya yang menunjukkan keberpihakan pada kesulitan warga,” tutur mereka.

Forum Mahasiswa Indonesia Canberra pun memiliki sejumlah tuntutan, berikut tuntutannya:

1. Pemerintahan Prabowo dan Gibran menjawab dengan resmi tuntutan aksi #IndonesiaGelap dengan mempertimbangan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

2. DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan menjalankan hak interplasi dan hak angket menagih pemerintah Prabowo-Gibran untuk pemenuhan #IndonesiaGelap.

3. Aparat Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri) menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, terutama dengan tidak mengkriminalisasi masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, serta mereka yang rentan dari kekuasaan.