Pengamat: Anggaran MBG Jangan Korbankan Infrastruktur dan Transportasi

Djoko juga menyoroti tantangan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029. Menurutnya, alokasi stimulan skema buy the service (BTS) justru terus menurun dari Rp582,98 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp80 miliar di 2026.

“Ketersediaan angkutan umum sejatinya berkaitan erat dengan isu kemiskinan, bukan semata-mata kemacetan. Daerah-daerah miskin sering kali terisolasi karena sulitnya akses transportasi. Sangat disayangkan jika anggaran untuk transportasi umum harus dikorbankan demi mendukung program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Sejatinya, angkutan umum harus dipandang sebagai alat untuk menjangkau dan memberdayakan kaum yang kurang beruntung,” ujarnya.

Ia menambahkan, absennya angkutan umum bisa memicu masalah sosial. Di beberapa wilayah Jawa Tengah, misalnya, ketiadaan transportasi membuat anak-anak putus sekolah dan mendorong angka pernikahan dini yang berpotensi meningkatkan kasus stunting. Ia menegaskan kondisi jalan daerah juga masih memprihatinkan. Data 2024 mencatat 39,2 persen atau 173.155 km jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap. Program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang sempat mengalokasikan Rp14,6 triliun (2023) dan Rp15 triliun (2024) dihentikan pada 2025, membuat banyak kerusakan tidak tertangani.

Menurut Djoko, hal ini berdampak langsung pada angkutan perintis Damri. “Program Inpres Jalan Daerah (IJD) sangat penting untuk memperlancar operasional Angkutan Jalan Perintis. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” katanya.

Ia menambahkan, pentingnya subsidi transportasi untuk masyarakat. “Program angkutan umum dengan tarif murah adalah penyelamat bagi masyarakat. Layanan ini sangat membantu mereka tetap bisa beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sehingga beban harian pun berkurang,” ujarnya.

Menurutnya, layanan transportasi bersubsidi sangat vital bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Tanpa itu, akses warga terhadap kebutuhan dasar akan tersendat. Ia menekankan, ciri negara maju adalah transportasi umum yang berkualitas, jaringan jalan yang mantap, dan angka kecelakaan rendah. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran transportasi dan keselamatan dinilainya tidak tepat.

“Mengingat pentingnya sektor-sektor ini, anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan tidak boleh ikut dipangkas. Sebaliknya, masih banyak pos anggaran lain yang bisa dihemat, seperti mengurangi atau menghilangkan fasilitas dan kemewahan yang tidak penting bagi para pejabat, mulai dari mobil dinas hingga perjalanan dan pengawalan yang tidak mendesak,” pungkasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan mutu layanan publik, serta memperkuat konektivitas nasional yang berkesinambungan.

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000 (Rp28,49 triliun)," ujar Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9). Artinya, meski pagu awal 2026 sempat lebih rendah, keputusan akhir justru menunjukkan tren kenaikan dengan total Rp28,49 triliun.

Dengan meningkatnya anggaran tersebut, diharapkan pelaksanaan program-program Kemenhub di tahun 2026 dapat lebih optimal, sehingga mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin baik, merata, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat.