Jakarta, FORTUNE - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk program ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini menegaskan posisi ketahanan pangan sebagai prioritas utama dari delapan agenda pemerintah pada 2026, yang bertujuan mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo mengatakan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah stabilitas harga, kesejahteraan petani dan nelayan, serta perlindungan konsumen.
“Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Kita akan cetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, mendukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Pemerintah juga menjamin harga pembelian gabah,” ujar Prabowo.
Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar mencakup Rp53,3 triliun untuk pembangunan lumbung pangan (food estate) dan penguatan cadangan pangan. Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp46,9 triliun untuk program subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton.
Untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga, Perum Bulog mendapatkan alokasi khusus sebesar Rp22,7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung tugas Bulog sebagai pengelola utama cadangan pangan pemerintah.
Prabowo juga menyinggung keberhasilan reformasi regulasi sejak awal 2025, saat pemerintah memangkas 145 aturan rumit terkait penyaluran pupuk. Kebijakan itu diklaim berhasil meningkatkan produksi beras, menjaga stok di gudang pemerintah pada level 4 juta ton, dan menstabilkan harga pangan.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan adalah fondasi utama untuk memperkuat perekonomian bangsa secara keseluruhan.
“Kita harus mencapai swasembada pada pangan, terutama beras dan jagung. Harga stabil, petani makmur, dan rakyat aman,” katanya.