Prabowo Ubah Aturan, WNA Kini Bisa Pimpin BUMN

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang membawahi BUMN, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 hingga 240 BUMN.

Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. “Dan menjalankannya dengan standar internasional. Saya pun yakin itu akan meningkatkan pendapatan sekitar satu atau dua persen, harus meningkat,” kata Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Pemangkasan jumlah BUMN diharapkan juga dapat meningkatkan fokus bisnis, memperkuat struktur manajemen, dan menarik minat investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan milik negara Indonesia.

Kebijakan ini sudah mulai terlihat di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dua eksekutif asing resmi bergabung dalam jajaran direksi maskapai pelat merah tersebut.

Mereka adalah Neil Raymond Mills, mantan bos Green Africa Airways, yang kini menjabat sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia, serta Balagopal Kunduvara, mantan petinggi Singapore Airlines, yang dipercaya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Keduanya diharapkan membawa perspektif dan pengalaman internasional untuk memperkuat transformasi Garuda Indonesia yang tengah berupaya bangkit dari tekanan keuangan beberapa tahun terakhir.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyambut positif arahan Presiden tersebut. Menurutnya, tujuan utama dari keterlibatan WNA di BUMN adalah agar perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia bisa bersaing secara global.

“Keinginan Bapak (Presiden) adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN itu yang memang berskala internasional. Karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion,” kata Pandu.

Ia menegaskan, meskipun kesempatan bagi ekspatriat dibuka, prioritas utama tetap diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa dan juga diaspora Indonesia di luar negeri. “Kalau misalnya tidak ada diaspora, baru international people,” tambahnya.

Langkah Prabowo ini menjadi bagian dari upaya besar reformasi sektor BUMN. Sejak awal masa pemerintahannya, ia berfokus pada efisiensi, profesionalisme, dan tata kelola yang berorientasi hasil. Dengan dibukanya peluang bagi WNA untuk menjadi pimpinan BUMN, pemerintah berupaya menghadirkan transfer pengetahuan, memperluas jejaring internasional, dan mempercepat peningkatan kualitas manajemen BUMN di berbagai sektor.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global.

1. Siapa yang bisa menjadi pimpinan BUMN?
   Pimpinan BUMN biasanya dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan integritas. Calon direksi atau komisaris harus memiliki rekam jejak profesional yang baik serta memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

2. Apakah WNA sekarang bisa menjadi pimpinan BUMN?
   Ya. Berdasarkan kebijakan baru yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, warga negara asing (WNA) atau ekspatriat kini dapat menjadi pimpinan BUMN, asalkan memiliki keahlian dan pengalaman internasional yang relevan.

3. Apakah tetap ada prioritas bagi warga negara Indonesia?
   Tetap ada. Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa dan diaspora Indonesia sebelum membuka peluang bagi tenaga asing.

4. Mengapa pemerintah membuka peluang bagi WNA?
   Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat transfer pengetahuan, dan membawa standar manajemen internasional ke BUMN agar bisa bersaing di pasar global.

5. Siapa contoh WNA yang kini bergabung dalam jajaran direksi BUMN?
   Dua eksekutif asing, Neil Raymond Mills dan Balagopal Kunduvara, telah resmi menjadi bagian dari jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah RUPSLB pada Oktober 2025.