Pemerintah Bentuk Komite Khusus Pembiayaan Hijau

GFI dan Kementerian Keuangan telah menyusun white paper untuk tata kelola komite. Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan platform investasi, mendorong reformasi kelembagaan, dan membuka akses pada pembiayaan campuran (blended finance) untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menghapus hambatan dalam investasi hijau.

“Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun ketahanan iklim dan memenuhi komitmen NDC-nya. Skala investasi yang dibutuhkan jauh melampaui kapasitas pembiayaan publik. Modal swasta siap tersedia, tapi kita perlu menghapus hambatan yang menghalangi penggalangan modal tersebut,” kata Simon Horner, Managing Director GFI.

Sebelumnya, GFI juga telah melakukan studi berjudul Investors’ View on Sustainable Finance in Indonesia (2024), yang menjadi rujukan dalam menyusun kerangka kebijakan dan kelembagaan pendukung pembiayaan hijau.

Dukungan juga datang dari pemerintah Inggris. “Langkah Pemerintah Indonesia dalam membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan merupakan langkah yang sangat penting,” ujar Rachel Kyte, perwakilan khusus dari Inggris untuk perubahan iklim. Menurutnya, dengan memperkuat tata kelola dan menciptakan jalur yang jelas untuk investasi, Indonesia mengirimkan sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius dalam membangun ekonomi yang tangguh dan rendah karbon.

Komite ini diharapkan menjadi penghubung strategis antara pemangku kepentingan publik dan swasta, termasuk sektor perbankan, lembaga keuangan, industri, dan pengembang proyek. Selain itu, GFI juga bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berperan penting dalam transisi energi. “Dalam konteks ini, inisiatif GFI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Indonesia,” kata Budiarso.