Jakarta, FORTUNE - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan akan membangun dua pabrik metanol sebagai bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi bahan bakar nabati B50.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan penugasan tersebut merupakan hasil rapat hilirisasi yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, beberapa hari lalu. Dalam forum itu, Pupuk Indonesia diminta mengambil peran strategis dalam mendukung transisi menuju B50.
“Pabrik metanol [dibutuhkan] supaya bisa mengkonversi dari CPO menjadi biofuel,” kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI, Selasa (7/4).
Saat ini, kata Rahmad, kebutuhan metanol nasional masih sangat bergantung pada impor. Volume impor bahkan telah mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Tanpa pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, ketergantungan tersebut diproyeksikan meningkat signifikan hingga 2,5 juta ton.
Untuk menekan lonjakan impor sekaligus memperkuat rantai pasok energi domestik, Pupuk Indonesia akan membangun dua fasilitas produksi metanol di lokasi strategis, yakni di Lhokseumawe (Aceh) dan Bontang (Kalimantan Timur).
Rahmad memastikan, kedua proyek tersebut telah memasuki tahap kesiapan awal. Lokasi dan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan telah tersedia, sementara studi kelayakan awal (pre-feasibility study) juga telah rampung.
Dari sisi pasokan energi, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan Mubadala Energy untuk penyediaan gas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Selain itu, koordinasi dengan pihak di Kalimantan Timur juga tengah berlangsung guna memastikan kelancaran proyek di Bontang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tengah mempercepat implementasi program B50. Kebijakan mandatori campuran biodiesel 50 persen itu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memastikan kesiapan Pertamina untuk menjalankan proses blending atau pencampuran bahan bakar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Airlangga menjelaskan, penerapan B50 berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil lebih dari 4 juta kiloliter dalam rentang enam bulan hingga satu tahun. Penurunan ini dinilai signifikan dalam membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkirakan adanya efisiensi anggaran yang cukup besar pada enam bulan pertama implementasi di 2026. Penghematan tersebut tidak hanya berasal dari berkurangnya penggunaan BBM fosil, tetapi juga dari sisi subsidi biodiesel.
Menurut Airlangga, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian harga energi global.
“Tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).