Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
RI Ajukan Diri Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu (26/9). (dok. Kemlu)
  • Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030, diumumkan Menlu Sugiono di Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

  • Indonesia menyoroti rekam jejaknya di DK PBB dan misi perdamaian dunia.

  • Dalam forum PBB, Indonesia kembali mendukung negara Palestina berdasarkan solusi dua negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE — Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengumumkan pencalonan itu dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu (26/9).

Pencalonan tersebut mengusung tema Fostering Unity, Advancing Peace. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem multilateral, menjaga dialog, menegakkan hukum internasional, serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Indonesia usung politik luar negeri bebas aktif

Dalam pidatonya, Sugiono menyebut pencalonan tersebut sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

“Dengan semangat inilah Indonesia mengajukan pencalonan diri untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” ujar Sugiono.

Ia mengatakan Indonesia akan membawa prinsip politik luar negeri yang selama ini menjadi landasan diplomasi. Pendekatan tersebut mencakup keterbukaan terhadap berbagai pihak, menjaga dialog, membangun titik temu, dan menjunjung Piagam PBB.

“Indonesia akan bekerja untuk menjaga dialog tetap terbuka, membangun kesamaan pandangan dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama yang nyata,” tutur Sugiono.

Rekam jejak di PBB

Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2021. Indonesia juga pernah memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

Pemerintah menempatkan kontribusi personel dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari rekam jejak tersebut. Indonesia mulai mengirim personel untuk misi PBB sejak 1957 dan terlibat dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian di sejumlah negara.

Sugiono mengatakan kontribusi Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel. Namun, hal tersebut mencakup diplomasi dan mediasi, bantuan kemanusiaan, serta pembangunan perdamaian.

“Konstitusi mengamanatkan kami untuk berkontribusi bagi dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui diplomasi dan mediasi,” ujar Sugiono.

Bawa isu Palestina

Dalam forum yang sama, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ia menyebut isu tersebut sebagai salah satu persoalan yang menguji kemampuan sistem multilateral dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum internasional.

“Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan mampu memberikan hasil ketika paling dibutuhkan,” ujar Sugiono.

Indonesia menegaskan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Indonesia juga mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara.

“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional,” tutur Sugiono.

Fokus pada multilateralisme

Selain pencalonan ke DK PBB, Sugiono dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menyampaikan pentingnya penguatan sistem multilateral. Ia menyebut ketahanan nasional sebagai fondasi bagi ketahanan kawasan dan global.

“Pelajarannya jelas, yaitu agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme juga harus tangguh. Ini berarti multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, memberikan hasil,” tegasnya.

Di tingkat kawasan, Sugiono mencontohkan ASEAN yang mampu menjaga komunikasi dan mencari titik temu di tengah perbedaan. Menurutnya, persatuan dan sentralitas ASEAN memungkinkan kawasan tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan berbagai mitra di tengah meningkatnya kompetisi strategis.

Pada tingkat global, Indonesia mendorong penguatan multilateralisme melalui PBB yang lebih adaptif dalam menghadapi berbagai krisis. Menurut Sugiono, berbagai kekurangan dalam sistem multilateral perlu dijawab dengan perbaikan, bukan dengan mengurangi kerja sama antarnegara.

“Jawaban terhadap multilateralisme yang belum sempurna bukanlah mengurangi multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih baik,” ujar Sugiono.

FAQ seputar RI ajukan diri jadi anggota tidak tetap DK PBB

Kapan periode pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB?

Indonesia mencalonkan diri untuk periode 2029–2030.

Apa tema pencalonan Indonesia?

Tema yang diusung adalah “Fostering Unity, Advancing Peace”.

Berapa kali Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB?

Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Apa isu yang turut disampaikan Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-81?

Menlu Sugiono menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina dan solusi dua negara.

Editorial Team

Related Article