Jakarta, FORTUNE - Inisiatif kolaborasi pengetahuan dan inovasi Australia–Indonesia, KONEKSI, menggelar Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit pada 28–29 April 2026 di Jakarta. Forum ini mempertemukan sekitar 300 peserta dari kalangan akademisi, pemerintah, industri, hingga masyarakat sipil untuk membahas hasil riset kolaboratif di enam sektor prioritas pembangunan nasional, yakni pangan, energi, air, kesehatan, pendidikan, dan teknologi.
Ajang tersebut menjadi puncak dari rangkaian roadshow yang sebelumnya berlangsung di Makassar dan Yogyakarta. Dalam forum ini, sebanyak 12 penelitian kolaboratif dipresentasikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Australia melalui inovasi dan kebijakan berbasis riset.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menilai pendidikan tinggi dan penelitian menjadi fondasi penting hubungan kedua negara.
“Pendidikan dan riset merupakan investasi strategis. Kemitraan ini memperkuat institusi yang berkelanjutan dan, yang terpenting, memperdalam hubungan antar manusia, menjadi inti dari hubungan Australia–Indonesia,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4).
Menurut dia, kolaborasi riset bukan sekadar menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membangun jejaring antarmanusia yang memperkuat hubungan jangka panjang kedua negara.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman. Ia mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Australia kini berkembang semakin erat di berbagai level.
“Indonesia dan Australia selayaknya sudah seperti saudara dalam konteks hubungan bilateral yang telah terjadi dengan sangat baik. Mulai dari peran pemerintah hingga people-to-people contact,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam KIE Jakarta Summit adalah transisi energi dan dampaknya terhadap kelompok rentan masyarakat. Dalam sesi Energy Resilience in the Time of Crisis, para peneliti menyoroti tantangan mewujudkan target net zero emission Indonesia pada 2050 di tengah tekanan ekonomi global dan volatilitas harga energi.
Akademisi dari Australian National University, Budy Resosudarmo, menjelaskan bahwa percepatan transisi energi berpotensi menekan kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai kebijakan mitigasi sosial yang memadai.
Melalui pemodelan terbuka yang menggabungkan Global Change Analysis Model (GCAM) dan mikrosimulasi berbasis estimasi Almost Ideal Demand System (AIDS), tim peneliti Australia–Indonesia menemukan bahwa percepatan target net zero emission dapat meningkatkan risiko kemiskinan, terutama bagi rumah tangga rentan, seperti keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia dan anak-anak.
Peneliti dari Universitas Indonesia, Alin Halimatussaidah, mengatakan hasil riset tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan transisi energi yang adil.
“Temuan kami tentang dampak ketimpangan kesejahteraan untuk keluarga dengan kelompok rentan menegaskan perlunya transisi energi yang adil. Intervensi dari pemerintah antara lain lewat stimulus fiskal dan daur ulang pendapatan dari penerapan harga karbon yang efektif dapat mengembalikan kesejahteraan rumah tangga yang tergolong rentan tadi seperti semula,” kata Alin.
Riset tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Koordinator Rencana dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Widya Adi Nugroho, menilai hasil penelitian itu dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan transisi energi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial.
“Saat ini pemerintah kita mendorong transisi energi yang berkeadilan. Mencapai itu, kebijakan yang dirancang tidak bisa dilihat dari sisi energi saja, tetapi juga bagaimana dampaknya ke ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Selain membahas pemodelan iklim, forum tersebut juga menampilkan inovasi teknologi untuk mendukung ketahanan energi dan akses air bersih di tingkat masyarakat. Salah satunya adalah proyek kolaborasi University of Newcastle, Universitas Trunojoyo Madura, RMIT University, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengembangkan prototipe teknologi berbasis Organic Rankine Cycle (ORC) dan Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di Madura.
Teknologi tersebut dirancang untuk menghasilkan energi surya, memproduksi air layak minum, sekaligus mendukung produksi garam berbasis tenaga surya di wilayah dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen.
“Sebelumnya, masyarakat setempat hanya mengandalkan pendapatan dari air laut yang diproses secara tradisional menjadi garam, jadi kami mendorong agar bak tampungan juga ditanami rumput laut. Simultan, teknologi yang kami kembangkan memungkinkan masyarakat untuk mengolah air laut ini menjadi air bersih sekaligus menghasilkan energi dari teknologi solar panel," kata Wahyudi Agustiono dari Universitas Trunojoyo.
Dia menambahkan, ada tiga teknologi yang digunakan. "Ini masih di tahap penelitian awal dan perlu pengembangan untuk membuat desainnya lebih sesuai, tetapi kami harap bisa direplikasi di tempat lain,” ujar Wahyudi.
Berdasarkan hasil penelitian awal, prototipe itu mampu menghasilkan daya surya sebesar 1.764–3.016 watt, memproduksi sekitar dua liter air layak minum per menit, serta memanfaatkan kembali air pekat untuk mendukung produksi garam.
Chief Technology and Sustainability Officer PLN, Evy Haryadi, mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, ia menilai pengembangan teknologi serupa tetap perlu mempertimbangkan model pembiayaan yang berkelanjutan agar dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat maupun industri energi nasional.