Hemat BBM Dinilai Tak Cukup, Indonesia Perlu Genjot Transisi Energi

Jakarta, FORTUNE - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi global pasca perang Iran, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek sekaligus memanfaatkan momentum untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih.

“Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia mengatakan, Indonesia perlu mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Momentum kenaikan harga minyak dunia harus menjadi pijakan untuk mempercepat penggunaan EBT. 

“Dimulai dari industri yang masih banyak menggunakan minyak solar,” katanya pada Fortune Indonesia, Rabu (25/3).

Sebagai konteks, pemerintah tengah mewacanakan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) selama satu hari dalam satu minggu untuk menekan konsumsi BBM. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghematan energi, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.

IESR menilai bahwa rencana pemerintah tersebut memberikan manfaat nyata untuk segmen perjalanan kerja, tetapi dampaknya terbatas pada total konsumsi BBM nasional karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri.

“Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban,” kata Fabby.

Sejalan dengan hal tersebut, Nailul mengatakan bahwa kebijakan WFH tidak serta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM.

“Kita harus pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa. Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi? Sektor swasta yang paling besar konsumsinya dengan mobilitas karyawan yang tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, bagi ojek online, dampak kebijakan WFH juga tidak akan besar karena fokus layanan ojek online dapat bergeser untuk menerima permintaan pesan antar makanan.

Oleh sebab itu, Nailul menyatakan bahwa hal yang dapat dilakukan untuk menekan penggunaan BBM adalah mewajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bus atau kereta untuk berangkat kerja. 

“Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik. Bahkan, secara tidak langsung menciptakan permintaan transportasi online juga,” kata Nailul.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengalihkan dana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk subsidi BBM dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat. “Daya beli masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya untuk MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran pada sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk tetap di bawah 3 persen.